YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 16 kantornya yang tersebar di daerah mengutuk keras teror bom molotov yang terjadi di Kantor LBH Yogyakarta, DIY, Sabtu (18/9/2021).

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mendesak aparat penegak hukum segera menangkap pelaku teror.

"Dan mengusut tuntas kasus teror pelemparan bom molotov di kantor LBH Yogyakarta ini agar kasus serupa tidak terus berulang," tegas Isnur, dalam keterangan tertulis, Senin (20/9/2021).

Baca juga: YLBHI Nilai Perlu Perubahan Pola Pemidanaan untuk Atasi Kelebihan Penghuni Lapas

Pihaknya juga meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengawal kasus ini.

Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan kepada pemberi bantuan hukum dan pembela HAM demi pemajuan HAM dan tegaknya negara hukum.

Isnur menegaskan bahwa teror tersebut tidak akan membuat para pemberi bantuan hukum menyurutkan langkah untuk terus mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, termasuk pemajuan demokrasi dan HAM di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas dan mengawal pengungkapan kasus ini secara terang dan tuntas," kata dia.

Baca juga: YLBHI: Kita Perlu Uji Sistem Baru Hasil Revisi UU KPK

Sebelumnya diberitakan, Kantor LBH Yogyakarta mendapat teror berupa pelemparan bom molotov pada Sabtu (18/9/2021).

Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhil mengatakan, pelemparan bom molotov itu baru diketahui pada sekitar 05.00 WIB.

Saat itu, seorang pegawai melihat bagian depan kantor sudah dalam keadaan gosong.

"Jadi kejadiannya itu, perkiraan kejadian di atas jam 01.00 dini hari sampai sebelum jam 05.00 pagi,” ujar Yogi saat dihubungi wartawan, Sabtu.

Baca juga: YLBHI: Presiden Tak Punya Hambatan Hukum Cabut Hasil TWK di KPK

Dia tidak bisa memastikan waktu pelemparan molotov karena kamera CCTV yang terpasang sudah lama tidak berfungsi.

Saat ini LBH Yogyakarta sedang mendampingi berbagai kasus struktural, tidak hanya di lingkup Yogyakarta saja tetapi juga melakukan pendampingan hukum di beberapa kasus di Jawa Tengah.

“Seperti pendampingan para petani yang ada di Wadas jawa Tengah, pembelaan terhadap dosen UP 45, lalu mendampingi masyarakat sipil soal larangan demo di Malioboro, dan pendampingan terhadap warga terdampak PLTU di Cilacap,” ujar dia.