Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wildan Hakim
Peneliti dan Dosen

Wildan Hakim, Peneliti di Institut Riset Indonesia (INSIS), Dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia.

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Kompas.com - 19/09/2021, 20:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

LENGSERNYA Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai babak baru perpolitikan Indonesia. Ini seturut pudarnya dominasi Golongan Karya (Golkar) pasca-reformasi.

Situasi tersebut membuka peluang baru bagi sekian banyak tokoh politik di Indonesia untuk mendirikan partai politik (parpol) baru dan berkontestasi pada pemilu pertama di era reformasi yang diselenggarakan pada 7 Juni 1999.

Ada yang menyebut, penyelenggaraan Pemilu 1999 merupakan langkah berani Presiden Ketiga Indonesia BJ Habibie untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Saat itu, pemilu diikuti 48 parpol. Ada tiga parpol lama dan selebihnya merupakan parpol baru.

Pemilu yang menelan dana Rp 1,3 triliun tersebut menghasilkan lima pemenang dengan raihan suara terbesar yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, dan PAN.

Selaku pemenang pemilu dengan perolehan 33,74 persen suara, PDI Perjuangan seharusnya berpeluang besar menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.

Namun, politik sebagai seni dan the real politic menggagalkan langkah Megawati sebagai orang nomor satu di Republik ini.

Dalam voting yang berlangsung menegangkan, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Pendiri PKB—parpol peraih urutan terbesar keempat suara—itu kemudian disumpah sebagai Presiden Keempat Republik Indonesia.

Baca juga: Memahami Megawati Soekarnoputri...

Boleh saja ini dianggap sebagai sebuah kebetulan. Namun, nuansa penolakan terhadap Megawati untuk bisa menjadi presiden terasa begitu kuat saat itu.

Para politikus yang didominasi pria belum rela jika Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan dari parpol berlatar belakang nasionalis.

Babak baru politik nasional

Terpilihnya Gus Dur—panggilan untuk Abdurrahman Wahid—sebagai Presiden Keempat Indonesia menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden Kedelapan Indonesia.

Megawati yang selama Orde Baru berseberangan dengan Istana, pada 1999 bertransformasi menjadi tokoh sangat penting yang dekat dengan Istana. Megawati menjadi perempuan pertama Indonesia yang menjadi wakil presiden.

Seturut dinamika politik, putri sang proklamator itu pun lalu dilantik menjadi Presiden Kelima Indonesia pada 23 Juli 2001. Di tahap ini, ungkapan populer dari Megawati yang menyebut bahwa hidup itu ibarat cakra manggilingan benar-benar terbukti.

Cakra manggilingan merupakan filosofi Jawa yang menjelaskan bahwa kehidupan itu berjalan dinamis seperti roda yang berputar. Ada saatnya bagian roda berada di atas dan kemudian berpindah ke bawah.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).DOK PDI-P Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Di masa Orde Baru, PDI—cikal bakal PDI-P yang pecah karena intervensi pemerintah—selalu berada di urutan terakhir dalam hal perolehan suara, yaitu urutan ketiga dari tiga kekuatan politik yang saat itu boleh ikut pemilu.

Baca juga: Kejatuhan (daripada) Soeharto

Namun, pada Pemilu 1999, parpol urutan buncit yang sudah menggunakan terminologi nama baru yaitu PDI Perjuangan atau PDI-P itu melejit menjadi nomor satu.

Perolehan suara PDI Perjuangan dari setiap pemilu tidak lepas dari figur Megawati. Keputusan Megawati untuk berpolitik terikat erat dengan garis genetiknya sebagai anak Sukarno.

Megawati adalah putri presiden yang melihat langsung saat sang ayah diusir dari Istana Negara dan kemudian dibatasi ruang gerak politiknya oleh rezim Orde Baru.

Merujuk pada Tri Marhaeni Pudji Astuti (1994), terdapat lima faktor dasar yang memengaruhi kemunculan Megawati sebagai tokoh serta pemimpin organisasi politik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com