Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Masalah Data, Menteri Suharso Ungkap Ada Pejabat Bappenas Dapat Bansos

Kompas.com - 16/09/2021, 14:54 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, masalah terkait data kependudukan merupakan pekerjaan rumah yang harus selalu dibenahi.

Suharso menceritakan, salah seorang pejabat eselon I di Bappenas mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah. 

“Saya bisa sampaikan eselon I kami di bapenas itu mendapatkan bantuan sembako,” kata Suharso dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: 11.546 Usulan Bansos Warga Ditolak, Ini Alasan Pemkot Surabaya

Suharso mengaku heran seorang pejabat pemerintahan mendapatkan bansos sembako. Menurutnya, hal ini diakibatkan persoalan data yang tidak diperbarui.

“Ya mungkin karena datanya tidak diperbaharui,” ujar dia.

Suharso pun meminta Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan mengecek akurasi data yang ada.

“Karena itu Kemensos saya kira nanti disampaikan akan dilakukan cek sedemikian rupa terhadap akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata dia.

Selain itu, Suharso menyampaikan, sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, pemerintah hanya memberikan 4 program bantuan sosial, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun setelah pandemi merebak di Indonesia, pemerintah mulai memberikan bantuan-bantuan lain guna membantu masyarakat yang terdampak.

Baca juga: Penyaluran Bansos di Kalsel Terbentur Masalah Geografis, Mensos Minta Bank Himbara Dekatkan Layanan

Bantuan tambahan tersebut diantaranya bantuan penerima bantuan upah minimum, subsidi upah, kartu prakerja, sembako PPKM, tambahan bantuan beras, diskon untuk listrik, bantuan kuota data internet, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, serta bantuan sosial tunai (BST).

Ia menilai, dengan sistem pendataan yang masih belum baik, ada potensi bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

“Ada yang mendapatkan 2 program, dan ada yang karena data sekali lagi, data itu tidak tersedia dengan baik, ada bahkan yang mendapatkan 3, 4, program sekaligus,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com