KPU Minta Pemerintah Beri Jaminan Kesehatan dan Honor Layak bagi Petugas PPK, PPS, hingga KPPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meminta pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan honor layak bagi petugas ad hoc pada Pemilihan Umum 2024.

Usulan itu disampaikan Ilham agar peristiwa ratusan petugas meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu tidak kembali terulang.

"Tentu dengan kondisi ini kita memberikan usulan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak bagi petugas kami. Baik itu PPK, PPS, PP LN, KPPS dan KPPS luar negeri, pantarlih dan pantarlih luar negeri " kata Ilham, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: KPU Usul Masa Kampanye Pemilu 2024 Berlangsung Selama 7 Bulan

Ilham menuturkan, pada Pemilu 2019 lalu, terdapat 722 orang petugas yang meninggal dunia dan 798 orang petugas yang sakit.

Sementara, pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, terdapat 117 orang petugas meninggal dunia dan 153 orang petugas sakit.

Selain jaminan kesehatan dan honor yang layak, Ilham juga mengusulkan agar ada payung hukum untuk penggunaan teknologi dan sistem aplikasi yang mendukung tugas petugas ad hoc.

"Kita sudah melakukan simulasi juga ketika Pemilu 2020 dengan menggunakan Sirekap mereka tidak perlu mengisi form-form yang begitu banyak untuk diserahkan kepada saksi dan juga diserahkan kepada panwas di TPS," kata dia.

Baca juga: KPU Usul Masa Jabatan Komisioner KPUD yang Berakhir pada 2023-2024 Diperpanjang

Ia juga meminta dukungan dari seluruh pihak untuk memfasilitasi kebutuhan dan menyediakan infrastruktur bagi badan ad hoc dalam melaksanakaan tugas mereka.

"Pengalaman, untuk kantor, untuk hal-hal lain, banyak yang kurang di-support oleh pemerintah di level tersebut," kata Ilham.