Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Kemenkes Sebut Pemerintah Lakukan Pengetatan di Pintu Masuk Perjalanan

Kompas.com - 15/09/2021, 11:46 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyampaikan sejumlah upaya atau pemerintah dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Nadia mengatakan, salah satu yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan pengetatan pintu masuk perjalanan di darat, laut, maupun udara.

“Kita juga mewaspadainya adanya varian-varian baru yang mungkin masuk ke Indonesia, itu kita lakukan pengetatan pada pintu-pintu masuk terutama darat, laut, dan udara,” kata Nadia seperti dikutip dari Kompas.tv, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Antisipasi Terulangnya Lonjakan Kasus Covid-19, Epidemiologi Tekankan Pentingnya Pengawasan OTG

Nadia mengakui, Indonesia sebelumnya telah kebobolan virus corona varian delta yang masuk melalui pintu masuk perjalanan jalur laut.

Menurut Nadia, pengetatan di pintu masuk jalur perjalanan laut dan darat memang masih belum sebaik pengawasan di jalur perjalanan udara.

Nadia pun kembali mengingatkan, prosedur karantina mandiri dan prosedur terkait perjalanan keluar masuk Indonesia harus terus diterapkan.

“Nah ini yang kembali kita ingatkan bahwa prosedur-prosedur karantina yang didapatkan oleh satgas melalui SE 18 tahun 2021 ini bahwa karantina harus kita lakukan 8 hari, pemeriksaan PCR harus 2 kali,” ucapnya.

Baca juga: Kemenkes: Kasus Covid-19 Turun 92 Persen dari Puncak Lonjakan 15 Juli 2021

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan melalui aplikasi PeduliLindungi.

Nadia mengatakan, melalui aplikasi tersebut, pemerintah dapat mendeteksi apabila ada pasien Covid-19 yang berada di tempat umum.

“Yang mereka harusnya melakukan isolasi dan karantina, ini bisa terdeteksi sehingga kita bisa segera membatasi dan kemudian mendorong mereka untuk tidak melakukan aktivitas di tempat public,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com