Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal 3.830 Orang Positif Covid-19 yang Masih Berkeliaran, Puan Minta Pengawasan Jangan Kendor

Kompas.com - 14/09/2021, 17:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta seluruh pihak tetap waspada dan tidak lengah walaupun laju penularan Covid-19 terus menurun.

Menurut dia, kewaspadaan justru perlu ditingkatkan mengingat mulai terjadi pengabaian prosedur, sebagaimana yang terungkap melalui aplikasi PeduliLindungi di mana terdapat lebih dari 3.000 orang berkegiatan di luar meski positif Covid-19.

"Hal ini menandakan perlunya pengetatan pengawasan. Walaupun PPKM terus mengalami tren penurunan status, jangan lengah, jangan kendor, agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Atas temuan tersebut, Puan meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui adanya orang berstatus hitam yang berkeliaran di tempat umum.

Adapun status hitam berarti orang yang terpapar atau merupakan kontak erat dengan pasien Covid-19 yang tercatat dalam PeduliLindungi.

Baca juga: Nonton di Bioskop, Kini Pengunjung Harus Skrining dengan PeduliLindungi

Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi dasar pelacakan atau tracing Covid-19.

"Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” tuturnya.

Ketua DPP PDI-P itu menuturkan, pemerintah memang telah mengumumkan adanya penurunan kasus Covid-19 selama masa PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali.

Saat ini, kata dia, tidak ada provinsi di Jawa-Bali yang berstatus PPKM Level 4 setelah Bali turun status menjadi PPKM Level 3.

Namun, ia tetap mengingatkan bahwa masih ada beberapa kota/kabupaten yang berada di level 4.

Begitu juga dengan daerah luar Jawa-Bali tidak memiliki provinsi dengan status PPKM Level 4 walaupun 23 kabupaten/kota masih diterapkan PPKM Level 4 yang menandakan kasus Covid-19 masih tinggi di daerah itu.

Baca juga: WNA dan WNI yang Ikut Vaksinasi di Luar Negeri Bisa Daftar di PeduliLindungi

"Melandainya kasus Covid ini harus dijadikan momentum untuk berbenah, siapkan infrastruktur kesehatan, terutama infrastruktur khusus untuk menangani kasus-kasus Corona,” sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan menilai dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan tidak ada lagi gelombang Covid-19 berikutnya.

Ia mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus dimaksimalkan.

"Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com