Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Tidak Boleh Ada Vaksin Covid-19 Menganggur

Kompas.com - 12/09/2021, 17:44 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengingatkan jajarannya agar tidak ada vaksin Covid-19 yang menganggur atau tidak terpakai. Hal ini demi mengejar percepatan program vaksinasi di Tanah Air.

"Yang penting kita jangan rebutan di bawah dan tidak boleh ada vaksin yang menganggur," kata Andika dalam telekonferensi dengan para Kepala Kesehatan Kodam dan Kepala RS TNI AD, dikutip dari Antara, Minggu (12/9/2021).

Baca juga: Menlu: Mesin Diplomasi Indonesia Akan Terus Bergerak untuk Penuhi Kebutuhan Vaksin Covid-19

Andika mengingatkan, stok vaksin yang masih belum terpakai harus secepatnya didistribusikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, target kekebalan komunitas (herd immunity) dapat segera terwujud.

Namun, KSAD mengamini adanya persoalan program vaksinasi di lapangan, salah satunya yaitu stok vaksin dosis kedua yang belum tersedia secara memadai.

Menurut Andika, pemerintah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi tiap daerah memiliki karakteristik masalah yang berbeda-beda.

"Kendala selalu ada di lapangan dan vaksinasi memang sulit dilakukan. Namun, pemerintah sudah berusaha yang terbaik," tuturnya.

Kendati begitu, Andika meminta semua pihak tetap menjalankan perintah atau komando semaksimal mungkin.

Ia pun mengingatkan jajarannya agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan vaksinasi massal.

Baca juga: LaporCovid-19: Ada 28 Laporan Penyalahgunaan Vaksin pada Agustus

"Kita hanya perlu jalankan semaksimal mungkin demi menjaga bangsa dan membantu masyarakat dari paparan Covid-19," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya mengatakan, tingkat kerisian ruang isolasi untuk pasien Covid-19 terus menurun.

Selain itu, dia mengungkapkan tidak ada pasien Covid-19 di rumah sakit lapangan RSPAD dalam tiga hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com