Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham Diminta Ciptakan Terobosan Tuntaskan Persoalan Lapas

Kompas.com - 12/09/2021, 15:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menciptakan terobosan baru untuk memperbaiki kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Hal tersebut dinilai lebih penting daripada mendesak Yasonna mundur dari kursi jabatannya sebagai Menkumham atas tragedi kebakaran yang merenggut 44 nyawa narapidana.

"Saya kira orang yang mengajukan (mundur) rasional juga. Tetapi saya berpendapat dari sisi aspek lainnya, bahwa akan jauh lebih baik kalau misalnya mundur, apakah itu solusi?" kata Emrus dalam diskusi virtual bertajuk Misteri Tragedi Lapas Tangerang, Minggu (12/9/2021).

Baca juga: Anggota Komisi III Sebut DPR Akan Panggil Menkumham untuk Evaluasi Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Ia menyoroti permintaan maaf yang disampaikan Yasonna atas tragedi kebakaran lapas merupakan bentuk empati tan tanggung jawab.

Menurut dia, dengan meminta maaf, Yasonna mengakui ada kekurangan dalam manajemen pengelolaan lapas.

"Tetapi jauh lebih baik kalau misalnya Menkumham, dan Dirjen Pas melakukan terobosan-terobosan baru," ucapnya.

Pasalnya, ia menyebut kondisi manajemen lapas yang kurang baik itu sudah lama terjadi. Tidak hanya pemerintahan saat ini, melainkan terjadi juga di pemerintahan sebelumnya.

Oleh sebab itu, Emrus berpandangan, insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang seharusnya bisa menjadi pintu masuk perbaikan pengelolaan lapas sesegera mungkin.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang menjadi persoalan bersama, tidak hanya Menkumham maupun Dirjen Pas.

"Ini persoalan negara, tidak sekadar boleh kita limpahkan kepada Menteri, Dirjen atau orang yang ada di situ," ujarnya.

Untuk itu, ia juga mempertanyakan sikap DPR ketika melakukan kunjungan kerja dengan pemerintah ke lapas-lapas di Indonesia.

Dia mempertankan DPR tidak menyampaikan kritik sekaligus solusi untuk perbaikan lapas.

Emrus menilai, kebakaran Lapas Kelas I Tangerang merupakan korban koordinasi komunikasi antara legislatif dan pemerintah yang tidak berjalan dengan baik.

"Saya yakin betul, teman-teman DPR berkunjung ke lapas-lapas lain. Persoalan-persoalan seperti ini banyak, salah satu di antaranya sudah menjadi suatu hal yang biasa kita dengar, overcapacity," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengutarakan pendapat serupa dengan Emrus.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com