Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Transparan Informasikan Pemeriksaan Ajudan Lili Pintauli

Kompas.com - 10/09/2021, 17:15 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka dalam memberikan keterangan pemeriksaan saksi yang terkait dengan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai KPK terkesan menutupi hasil pemeriksaan saksi pada perkara ini yaitu ajudan Lili Pintauli bernama Oktavia Dita Sari.

“Mestinya KPK tidak memberikan perlakuan berbeda kepada saksi meskipun mempunyai hubungan pekerjaan dengan pimpinan,” jelas Boyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Dukung ICW Laporkan Lili Pintauli, Pukat: Terang Benderang Ini Kasus Dugaan Pidana

Boyamin menilai jika KPK menutupi hasil pemeriksaan pada Oktavia Dita Sari, itu tidak sesuai dengan prinsip transparansi yang sering digaungkan KPK.

“Sikap KPK yang tidak mengumumkan hasil pemeriksaan ajudan Ibu Lili mengindikasikan dugaan ada sesuatu yang coba disembunyikan,” ucap dia.

Jika KPK sendiri tidak terbuka dalam menyampaikan informasi, Boyamin menegaskan, lembaga antirasuah itu tidak bisa menuntut pihak lain untuk trasnparan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.

“Bagaimana KPK menunrut pihak lain transparan jika dirinya malah tertutup? Kalau tidak salah perbuatan ini bisa masuk kategori munafik,” katanya.

Menurut Boyamin asas keterbukaan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Ia memaparkan keterbukaan juga diperjelas dalam penjelasan terkait Pasal 5 UU KPK tersebut.

“Keterbukaan adalah sebuah azas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” ungkap Boyamin.

Dikutip dari Tribunnews.com, penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan saksi Oktavia Dita Sari pada Senin (6/9/2021).

Pada umumnya KPK merilis hasil penyidikkan satu hari setelah penyidikan dilakukan. Namun hingga Selasa (7/9/2021) tidak ada keterangan dari KPK terkait pemeriksaan tersebut.

Adapun Dita diperiksa KPK terkait dengan tersangka jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yaitu Sekda Kota Tanjungbalai Yusmada.

Dalam konstruksi perkara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan awal Juni 2019, Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial menerbitkan surat perintah seleksi terbuka jabatan tinggi Pimpinan Pratama Sekda Kota Tanjungbalai.

Baca juga: Bareskrim Polri Bakal Serahkan Laporan ICW soal Lili Pintauli Siregar ke KPK

Yusmada yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai menjadi sebagai salah satu pelamar seleksi.

Kemudian dalam perkara ini M Syahrial diduga menerima uang Rp 200 juta untuk memilih salah satu kandidat menjadi Sekda.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MAKI Kritik Sikap KPK yang Tak Umumkan Hasil Pemeriksaan Ajudan Lili Pintauli

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com