Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Menteri Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkaya Versi LHKPN KPK

Kompas.com - 10/09/2021, 08:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harta pejabat penyelenggara negara bertambah di masa pandemi Covid-19.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah pejabat negara bahkan bertambah harta kekayaannya hingga 70,3 persen.

Bahkan, di tingkat kementerian, pertambahan rata-rata mencapai Rp 1 miliar. Hal itu diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Baca juga: 95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelanggara negara, 70 persen hartanya bertambah,” ujar Pahala dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, dikutip dari Kompas.tv, Selasa (7/9/2021).

Kompas.com merangkum daftar 10 pejabat terkaya versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Empat menteri Presiden Joko Widodo yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk dalam daftar tersebut.

Selain mereka, ada pula beberapa pejabat daerah yang masuk dalam daftar pejabat terkaya versi LHKPN KPK. Berikut paparannya:

1. Anggota Wantimpres Tahir

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Tahir menjadi pejabat paling kaya versi LHKPN KPK.

Tahir tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 8,7 triliun. Pendiri Mayapada Group itu melaporkan LHKPN terbaru pada 31 maret 2021.

Baca juga: Disebut Miliki Kekayaan Rp 1,8 Triliun di LHKPN KPK, Pejabat di Riau Kaget, Mengaku Cuma Punya Rp 1,6 Miliar

Dalam laporannya, Tahir memiliki 25 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Cianjur, Surabaya, Singapura, hingga Amerika Serikat. Estimasi nilai sebesar Rp182.694.669.806.

Selain itu, ia juga mempunyai 6 kendaraan termasuk mobil Mercedes Benz dan Rolls Royce. Nilai keseluruhan kendaraan sebesar Rp12.929.400.000.

Sementara harta bergerak lainnya Rp4.966.984.037.258; surat berharga Rp8.299.811.138.809; Kas dan Setara Kas Rp2.174.164.167.547; serta harta lainnya Rp72.025.000.000.

Tahir juga mempunyai utang senilai Rp6.965.269.209.267, sehingga jumlah harta kekayaannya mencapai Rp8.743.339.204.153.

2. Menteri Parekraf Sandiaga Uno

Sandiaga tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 3,8 triliun dalam LHKPN yang disetor ke KPK pada 9 Februari 2021.

Ia mempunyai 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Singapura, Amerika Serikat, yang totalnya mencapai Rp208.944.126.444.

Baca juga: KPK: Baru 62 Persen Anggota DPRD DKI Jakarta yang Serahkan LHKPN 2020

Halaman:


Terkini Lainnya

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com