Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diresmikan Jokowi, Bendungan Paselloreng di Sulsel Telan Biaya Rp 771 Miliar

Kompas.com - 09/09/2021, 13:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (9/9/2021).

Bendungan yang dibangun sejak tahun 2015 itu kini pembangunannya telah rampung dan siap difungsikan.

"Bendungan Paselloreng ini menelan biaya Rp 771 miliar," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi Harap 10 Bendungan Segera Diresmikan dalam Waktu Dekat

Jokowi mengatakan, Bendungan Paselloreng dilengkapi dengan Bendung Gilireng. Bendung irigasi itu berfungsi sebagai penyuplai air.

Bendungan Paselloreng sendiri memiliki kapasitas tabung yang sangat besar yakni hingga 138 juta meter kubik dan luas genangan mencapai 1.258 hektar.

Bendungan tersebut mampu mengairi sawah seluas 8.500 hektar.

Dengan suplai air yang besar diharapkan frekuensi tanam akan meningkat sehingga mendorong produktivitas lahan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.

"Mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional," ujar Jokowi.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Covid-19 Siswa di Wako, Jokowi Harap PTM Dimulai Secepatnya

Bendungan Paselloreng, lanjut Jokowi, juga bermanfaat untuk ketahanan air lantaran mampu mereduksi banjir Sungai Gilireng hingga 489 meter per detik.

Bendungan itu juga menyediakan air baku 145 liter per detik yang akan melayani 6 kecamatan di Kabupaten Wajo, juga berfungsi sebagai daerah konservasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk pariwisata.

"Dan memberikan alternatif pendapatan baru bagi masyarakat," kata dia.

Jokowi menambahkan, hingga Desember 2021 sudah dan akan diselesaikan pembangunan 17 bendungan di Indonesia.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun, Jokowi Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ia berharap keberadaan bendungan-bendungan ini mampu memperkuat dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

"Kita tahu bahwa ketahanan pangan itu butuh suplai air dan air itu akan ada kalau kita memiliki sebanyak-banyaknya bendungan. Sehingga bisa menyediakan suplai air secara kontinu dan berkelanjutan," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com