Pemerintah Didesak Investigasi dan Evaluasi Kebakaran Lapas Tangerang

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah segera menginvestigasi dan mengevaluasi peristiwa kebakaran di lembaga permasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.

Adapun koalisi masyarakat sipil itu adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Sebab menurut Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu sejak tiga tahun terakhir terdapat 13 Lapas yang mengalami kebakaran.

Baca juga: Beda Jumlah Kelebihan Kapasitas Lapas Kelas I Tangerang yang Disebut Yasonna dengan Database Pemasyarakatan

“Catatannya dari 13 lapas itu 10 di antaranya terbakar dalam kondisi overcrowding atau di ambang batas overcrowding. Hanya 3 lapas (terbakar) yang tidak mengalami overcrowding,” ungkap Erasmus dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021).

Lebih lanjut Erasmus mengatakan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terdapat 3 lapas yang terbakar karena korsleting atau arus listrik pendek.

Dalam pandangan Erasmus, kondisi infrastruktur lapas yang hampir sama dan kondisi melebihi kapasitas yang merata sangat mungkin menyebabkan kebakaran lapas kembali terjadi.

“Ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi dan melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur bangunan rutan dan lapas dengan sistem proteksi dan keamanan yang kuat,” papar dia.

Erasmus menegaskan revitalisasi infrastruktur lapas akan menjamin keamanan dan keselamatan Warga Binaan Pemasyarakatan, maupun petugas lapas.

Maka Erasmus meminta pemerintah untuk melakukan tiga langkah utama. Pertama melakukan investigasi dan evaluasi terhadap bangunan dan kondisi keselamatan rutan dan lapas.

“Termasuk protokol keamanan dan penanganan kondisi darurat,” ucap dia.

Kedua, menentukan langkah pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa dan jatuhnya korban.

Baca juga: Polisi Periksa 20 Saksi buat Ketahui Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang yang Tewaskan 41 Napi

“Termasuk pemulihan dan pertanggungjawaban pada keluarga korban,” kata Erasmus.

Terakhir, menentukan langkah strategis dalam penyelesaian kelebihan penghuni rutan dan lapas dengan melibatkan aparat penegak hukum lintas sektoral.

“Yang terpenting juga melakukan evaluasi pada berbagai peraturan perundang-undangan terutama terkait pemidanaan yang berkontribusi pada masalah overcrowding rutan dan lapas di Indonesia,” imbuh dia.