Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Varian Corona Mu, Kemenkes Minta Skrining Ketat Orang dengan Riwayat Perjalanan dari Kolombia dan Ekuador

Kompas.com - 08/09/2021, 09:50 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi meminta penjagaan di pintu masuk Indonesia bagi pelaku perjalanan internasional diperketat.

Ia mengatakan, pengetatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian baru virus corona Mu.

"Khususnya pengetatan di pintu masuk negara untuk WNA atau WNI yang dengan riwayat perjalanan ke negara terjangkit dan juga negara Kolombia dan Ekuador untuk dilakukan genom sequencing," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Waspadai Potensi Masuknya Corona Varian Mu, Ini Upaya Pemerintah

Nadia mengatakan, pengetatan di pintu masuk bagi pelaku perjalanan internasional harus dilakukan meski Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam masa PPKM.

Selain itu, Nadia mengatakan, pihaknya akan meningkatkan screening bagi WNI sebagai bentuk kewaspadaan.

"Masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan dan juga tentunya kita tingkatkan kewaspadaan dengan skrining," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sejumlah upaya ditempuh pemerintah untuk mencegah masuknya varian baru virus corona varian Mu atau B.1.621 ke Indonesia.

Baca juga: Antisipasi Varian Mu, Epidemiolog: Pintu Masuk Tak Mesti Ditutup, Perkuat Screening dan Vaksinasi

Upaya yang dimaksud salah satunya memperketat persyaratan warga yang hendak masuk ke RI.

Misalnya, tidak boleh positif Covid-19, sudah harus divaksin, dan menjalani karantina setibanya di Tanah Air.

"Pemerintah senantiasa berupaya mencegah masuknya varian baru dari luar Indonesia melalui pengetatan kebijakan karantina internasional, entry dan exit testing, serta persyaratan vaksin," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Upaya tersebut juga dibarengi dengan percepatan vaksinasi, pembatasan kegiatan, dan berbagai kebijakan lainnya yang pada pokoknya bertujuan untuk menekan angka penularan virus.

Baca juga: Luhut Ingatkan Kemungkinan Gelombang Ketiga Covid-19, Waspadai Varian Mu

Upaya-upaya itu, kata Wiku, dapat berhasil jika dibarengi dengan peran aktif masyarakat untuk tetap disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga tengah menyiapkan sejumlah langkah menyikapi potensi penularan virus corona varian Mu.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya bakal melakukan pengendalian transportasi.

Pengendalian dilakukan pada simpul-simpul transportasi yang melayani rute-rute internasional, yakni bandara dan pelabuhan internasional.

Baca juga: Corona Varian Mu Lebih Ganas dari Delta? Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Kemenhub juga berkoordinasi dengan operator sarana dan prasarana transportasi agar tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya varian baru virus corona.

“Kami segera menggelar pertemuan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan, dalam rangka mencegah masuknya varian baru Covid-19,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Varian Mu kini telah tersebar di 39 negara. Selain negara-negara Amerika Selatan, Inggris, Eropa, Amerika Serikat, dan Hong Kong dikabarkan sudah mulai terserang varian ini.

Tercatat, varian Mu menyumbang infeksi Covid-19 global sebesar 0,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com