Wakil Ketua DPR Sebut 3 Juta Warga Masih Buta Aksara, Minta Pemerintah Tuntaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim agar berkomitmen melakukan percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia sesuai target yang ditetapkan.

Pasalnya, ia melihat bahwa hingga kini tiga juta penduduk Indonesia masih buta aksara, dan sebagian wilayah memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional.

"Saya mendorong Kemendikbud-Ristek segera memperbaiki strategi dan sistem pembelajaran, termasuk literasi, serta berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi sejak dini agar kesetaraan akses pendidikan semakin terjangkau," kata Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Perjuangan Telma di Pedalaman Papua demi Tuntaskan Buta Aksara

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, target capaian angka melek aksara oleh Kemendikbud-Ristek untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen.

Namun, hingga kini sejumlah wilayah masih memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional, yakni Papua 22,03 persen, Nusa Tenggara Barat 7,52 persen, Sulawesi Barat 4,46 persen, Nusa Tenggara Timur 4,24 persen, Kalimantan Barat 3,54 persen, Jawa Timur 3,21 persen, Sulawesi Tenggara 2,47 persen, Jawa Tengah 2,03 persen, dan Papua Barat 1,77 persen.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta Kemendikbud-Ristek berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) berupaya memberantas buta aksara di Indonesia dengan cara meningkatkan literasi pada daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan mengingat daerah-daerah itu sulit dijangkau terutama di masa pandemi Covid-19.

"Kemendikbudristek harus mengoptimalkan program pendidikan keaksaraan, yaitu program pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengubah buta aksara menjadi melek aksara," tutur Cak Imin.

Selain itu, Cak Imin juga menyoroti sejumlah program yang dinilainya mampu menumbuhkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam menuntaskan buta aksara.

Pertama, program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan mencari informasi lewat koran atau buku guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan.

Kedua, program Multikeaksaraan yang berorientasi pada profesi, keahlian dan pekerjaan, budaya, sosial dan politik, kesehatan dan olahraga, dan pengetahuan teknologi.

"Kemendikbudristek harus berkomitmen melakukan penuntasan buta aksara dengan membuka dan memperluas peluang bagi masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (Sekolah Dasar/SD) Paket B (Sekolah Menengah Pertama/SMP), atau Paket C (Sekolah Menengah Atas/SMA)," kata dia.

Lebih lanjut, Cak Imin juga mendorong Kemendikbud-Ristek melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) untuk berupaya memastikan seluruh anak bangsa mendapat hak pendidikan sejak dini.

Menurutnya, hal ini penting didorong mengingat pengenalan aksara, seperti huruf dan angka sangat bermanfaat dalam melakukan komunikasi di kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

"Menurut saya Kemendikbudristek perlu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata jumlah anak-anak di seluruh Indonesia sehingga dapat disinkronisasikan dengan jumlah anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah," ujarnya.