Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Ingatkan Masa Krisis Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Potensi Gelombang Ketiga

Kompas.com - 06/09/2021, 12:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman mengingatkan masyarakat bahwa masa krisis Covid-19 di Tanah Air belum berakhir, meski kasus Covid-19 di tingkat nasional sudah mengalami penurunan.

Dicky mengatakan, data penurunan kasus Covid-19 tersebut tidak mewakili seluruh daerah.

Sebab, menurut dia, pelaksanaan pemeriksaan atau testing di beberapa daerah masih rendah, khususnya daerah di luar Jawa-Bali.

"Selama ini testing yang mendominasi, 3T yang mendominasi hanya Jabodetabek, ketika Jabodetabek membaik yang lain ikut membaik nasional ikut membaik," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Kemenkes: Testing Rate Covid-19 Meningkat 3 Kali Lipat dari Standar WHO

Dicky juga mengatakan, dari data yang diterimanya, positivity rate di 18 provinsi masih lebih dari 20 persen.

Kemudian, terdapat lima provinsi yang belum melaksanakan testing berdasarkan saran WHO yaitu lebih dari 1 orang per 1.000 penduduk per minggu.

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di luar Jawa-Bali di atas 50 persen.

"Dan ini mengindikasikan masa krisis ini belum berakhir di Jawa-Bali dan Madura karena beranjak ke perdesaan, di luar Jawa masih meningkat belum mengalami masa puncak," ujarnya

Baca juga: Epidemiolog: Selama Pandemi Covid-19 Masih Ada, PPKM Akan Tetap Ada

Berdasarkan hal tersebut, Dicky mengatakan, Indonesia berpotensi mengalami gelombang ketiga akibat kontribusi kasus Covid-19 dari daerah-daerah lain dan munculnya varian baru virus corona.

"Nah ini yang harus dipahami, dan potensi ledakan bisa terjadi di Jawa-Bali bali juga karena kalau bicara seberapa banyak orang yang masih rawan, masih rawan banyak sekali, dan dari bicara varia baru Delta, Lambda dan Mu," ucapnya.

Lebih lanjut, Dicky menyarankan agar pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pengendalian pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemenkes: Varian Corona Mu Belum Terdeteksi di Indonesia

Menurut Dicky, PPKM dapat mengatur akitivitas masyarakat secara terukur dan bertahap sehingga dapat terhindar dari perburukan Covid-19.

"Ini yang harus dipahami masyarakat, aktivitas kan diperbolehkan, bahkan longgar saya melihatnya, jadi masing-masing bisa mengukur diri aktivitasnya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com