Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Terjadi 1.829 Bencana Alam hingga Awal September

Kompas.com - 05/09/2021, 19:15 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (5/9/2021) terjadi 1.829 bencana alam di Indonesia sejak 1 Januari hingga 5 September 2021.

Ada 750 bencana banjir, 477 cuaca ekstrem, 346 tanah longsor, dan 206 kali kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

Sejumlah wilayah Tanah Air juga pernah diterjang gelombang pasang dan abrasi sebanyak 22 kali, dilanda kekeringan lima kali, dan diguncang gempa bumi sebanyak 23 kali.

Baca juga: BNPB: Sepanjang Januari hingga Agustus 2021 Tercatat 1.805 Bencana Alam

Daerah yang paling banyak mengalami kejadian bencana alam antara lain yakni Jawa Barat sebanyak 464 kali, Jawa Timur 191, Jawa Tengah 183 kali, Aceh 146 kali, dan Riau sebanyak 70 kali.

Berbagai bencana alam tersebut telah menimbulkan sejumlah dampak yakni 5.882.843 orang mengungsi, 510 orang meninggal dunia, 70 orang hilang serta 12.883 orang mengalami luka-luka.

Selain menelan korban jiwa, bangunan dan fasilitas umum pun ikut terdampak. Sebanyak 129.649 rumah warga mengalami kerusakan, di antaranya 15.962 rumah dalam kondisi rusak berat, 23.381 rumah rusak sedang dan 90.306 rumah rusak ringan.

Total fasilitas umum yang mengalami kerusakan sebanyak 2.972. Rinciannya, 1.386 fasilitas pendidikan, 1.234 tempat peribadatan serta 352 fasilitas kesehatan.

Baca juga: BNPB: 155 Bencana Alam Terjadi Sepanjang Agustus 2021, Banjir Mendominasi

BNPB juga menyebutkan, 497 kantor dan 329 jembatan ikut mengalami kerusakan akibat dampak dari sejumlah bencana alam yang telah melanda Indonesia.

Tidak hanya mengalami bencana alam, Indonesia juga sedang menghadapi bencana non-alam yakni penyebaran virus Covid-19. Sebelumnya, Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah sejak 13 April 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com