Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Adanya Reshuffle, Fadjroel: Biar Presiden Bicara Dulu...

Kompas.com - 28/08/2021, 11:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman menanggapi pertanyaan seputar isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali mengemuka.

Isu reshuffle ini mengemuka setelah Presiden Joko Widodo bertemu ketua umum dan sekjen partai koalisi pemerintah.

"Tentang reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif beliau. Saya hanya bisa katakan soal reshuflle setelah presiden bicara. Jadi presiden bicara dulu, baru saya bicara," ujarnya dalam diskusi virtual pada Sabtu (28/8/2021).

"Walau mungkin sesuatunya sudah beredar di mana-mana tapi saya tak akan melanggar SOP. Jadi presiden dulu bicara baru saya bicara. Karena saya prajurit dan beliau adalah panglima tertinggi," lanjutnya.

Baca juga: Gerindra Tak Mau Beranda-andai Soal Reshuffle Setelah PAN Disebut Masuk Koalisi

Fadjroel menuturkan, saat ini fokus presiden adalah soal pandemi Covid-19.

Sehingga presiden bersama dengan seluruh menteri di kabinet Indonesia Maju hanya fokus selesaikan pandemi ini.

Sementara itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, pertemuan antara parpol dan sekjen 7 partai tidak menyinggung soal reshuffle.

Sebagaimana diketahui, PAN termasuk dalam partai yang bertemu Jokowi pada 25 Agustus 2021.

"Saya kira ini kehormatan bagi kami diajak atau diundang, tapi setahu saya belum ada pembicaraan masalah koalisi atau berapa atau kapan reshuffle itu sama sekali tidak disinggung," kata Yandri.

Sebagaimana diketahui, pertemuan Jokowi dengan pimpinan parpol dilakukan di Istana Negara pada Rabu pekan lalu.

Adapun peserta pertemuan yakni Presiden Joko Widodo beserta tujuh ketua umum dan tujuh sekjen parpol.

Baca juga: Kata Istana soal Isu Reshuffle Kabinet Setelah PAN Merapat ke Koalisi

Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijck Paulus.

Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com