Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima Dituding PSI Bermain Politik Dua Kaki, Ini Penjelasan PAN

Kompas.com - 27/08/2021, 11:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menuding partainya bermain politik dua kaki.

 

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menuding PAN kerap bermain politik dua kaki, yaitu saat pengurusnya ada yang menjadi menteri tetapi kader yang lain "menembaki" Presiden Joko Widodo. Viva Yoga pun membantah tudingan itu.

"Terima kasih buat Mas Juli atas imbauan moralnya. Pada masa itu, PAN tidak main politik dua kaki atau tiga kaki," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: PSI Ungkit PAN yang Pernah Main Dua Kaki, Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi

Yoga menjelaskan, kondisi yang dimaksud PSI terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2019). Ketika itu, kader PAN Asman Abnur diketahui menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun, dalam ajang Pilpres 2019 PAN kemudian merapat ke koalisi Prabowo Subiantio dan Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat.

Asman Abnur kemudian mundur dari posisinya sebagai menteri sebagai pertanggungjawaban politik.

"Dalam rangka menegakkan fatsun politik, PAN mengundurkan diri dari kabinet. PAN tetap mengedepankan moral berpolitik dalam sikap dan perilakunya," kata dia.

Baca juga: Setelah PAN Merapat ke Istana...

Yoga melanjutkan, kritik PAN terhadap pemerintah sebenarnya hal yang biasa dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Sebab, ia berpandangan bahwa dalam jalannya pemerintahan harus tetap ada fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini juga dilakukan PAN di parlemen.

Ia menjelaskan, PAN mengkritisi pemerintah di DPR dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota dewan.

"Harus ada check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi," ucapnya.

"Tugasnya yaitu melaksanakan fungsi legislasi, budgetting dan controlling atau pengawasan. Dan semua partai yang ada di DPR menjalankan fungsi konstitusional itu, baik parpol yang mendukung pemerintah maupun parpol yang berada di luar pemerintah," kata Yoga.

Baca juga: Pengamat Sebut PAN Mendekat ke Pemerintah karena Sudah Tak Ada Amien Rais

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com