Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Rilis Data "Testing" dan "Tracing" Tingkat Kabupaten/Kota lewat Situs Web

Kompas.com - 27/08/2021, 10:16 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis data jumlah tes Covid-19 (testing) dan pelacakan kontak erat (tracing) di tingkat kabupaten/kota.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara utuh dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.

"Rincian data tersebut dapat diakses di situs web https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab," kata Nadia dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Satgas: Tak Perlu Cetak Sertifikat Vaksin, Lindungi Data Pribadi

Nadia mengatakan, data yang disajikan berupa tabel berisi daftar angka capaian testing dan tracing per kabupaten/kota dalam kurun waktu tujuh hari terakhir.

Pemerintah, kata Nadia, akan terus mengupayakan peningkatan testing dan tracing, terutama di tingkat kabupaten/kota agar dapat mengetahui secara pasti perkembangan kasus Covid-19.

“Data testing dan tracing harus terus ditingkatkan. Kementerian Kesehatan telah membuat data tersebut berdasarkan tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, dengan dibuatnya data testing dan tracing tingkat kabupaten/kota, diharapkan dapat mempermudah upaya pengendalian Covid-19 di level terbawah.

Adapun dalam situs web tersebut, Kemenkes menyebutkan bahwa data Covid-19 yang di-input bersifat dinamis.

Kemenkes menampilkan data yang dilaporkan dari berbagai sumber.

Data tersebut harus dianggap bersifat provisional (sementara) dan dapat diubah kapan saja oleh pihak yang membagikan atau melaporkan data Covid-19 dengan Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Bermasalah Sejak 2020, Perbedaan Data Covid-19 Depok dan Kemenkes Akhirnya Beres

Kementerian Kesehatan dapat memperbarui data yang sebelumnya sudah ditampilkan berdasarkan informasi terbaru dari sumber data.

Misalnya, dinas kesehatan daerah memberikan data terbaru ke Kementerian Kesehatan ketika informasi baru diperoleh tentang kasus yang sudah dilaporkan sebelumnya.

Perubahan data mungkin akan mengubah hasil analisis yang disajikan. Data juga dapat dibagikan terlambat dengan Kementerian Kesehatan karena tingginya volume kasus Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com