Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Minta Reshuffle Didasarkan pada Kinerja Menteri, Bukan untuk Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 26/08/2021, 13:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengaku tak masalah apabila Presiden Joko Widodo hendak merombak susunan kabinet setelah Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pendukung pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar reshuffle kabinet hendaknya didasarkan pada kinerja menteri, bukan untuk bagi-bagi kursi.

"Kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

"Bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," imbuh dia.

Ia mengatakan, masih terlalu dini untuk membicarakan kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet setelah bergabungnya PAN dalam koalisi.

Baca juga: Soal PAN Merapat Koalisi, PKB: Seribu Teman Terlalu Sedikit

Wakil Ketua MPR itu pun menilai tidak pantas apabila pertemuan antara Jokowi dengan partai-partai pendukung pemerintah dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.

"Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN)," ujar dia.

Jazilul juga menekankan, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan PKB menghormati hal itu.

"Bagi PKB, tanpa harus bertemu kalau Presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silahkan, itu hak prerogatifnya presiden. Itulah yang selama ini PKB menghormati mana yang menjadi hak prerogatifnya presiden," kata dia.

Diketahui, isu bergabungnya PAN ke dalam koalisi pendukung Jokowi muncul setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menghadiri pertemuan antara Jokowi dan partai pendukung pada Rabu (25/8/2021).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui partainya kini telah menjadi partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi.

Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet Usai PAN Masuk Koalisi

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet.

"Topiknya bukan topik reshuffle kabinet. Topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau tambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi," ujar Johnny, saat memberikan keterangan yang disiarkan Kompas TV, Rabu malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com