Komisi VIII DPR Tegaskan Komitmen Pertahankan BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan, Komisi VIII berkomitmen untuk tetap mempertahankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Yandri mengatakan, hingga kini belum titik temu antara pemerintah dan Komisi VIII DPR mengenai sejumlah isu dalam RUU Penanggulangan Bencana, salah satunya soal nomenklatur BNPB yang hendak dihapus oleh pemerintah.

"Kami masih berkomitmen untuk meneruskan perjuangan membahas Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana di mana belum ada titik temu antara pemerintah dan Komisi VIII yang isunya salah satunya adalah nomenklatur BNPB yang pendapat awal pemerintah mau dihapuskan," kata Yandri dalam rapat dengan BNPB, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

"Kami tegaskan kembali dari meja pimpinan dan sama komitmen semua anggota bahwa BNPB tidak boleh dihapuskan atau tidak boleh ditiadakan dalam undang-undang yang sedang kami rancang," ujar Yandri.

Yandri mengatakan, Komisi VIII DPR tidak akan lelah memperjuangkan itu karena mimpinya adalah memperkuat BNPB, bukan memperlemah.

Politikus PAN itu pun meminta dukungan agar RUU Penanggulangan Bencana dapat dituntaskan dalam masa persidangan I DPR yang sedang berjalan saat ini.

"Kalau ada muatan untuk memperlemah, tentu akan kami tolak. Oleh karena itu doakan kami semoga undang-undang ini bisa selesai pada masa persidangan I ini dan menjadi kado bagi rakyat Indonesia," ujar Yandri.

Diberitakan, Menteri Sosial Tri Rismaharni mengatakan pemerintah tetap memutuskan untuk tidak menyebut nomenklatur BNPB dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana.

"Kelembagaan adalah pengaturan mengenai kelembagaan mengenai RUU Penanggulangan Bencana cukup yang pokok saja. Khususnya yang terkait dengan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando dan pelaksana," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Kepala BNPB: Ubah Pandemi Jadi Endemi, Tujuan Besar Penanganan Covid-19

"Terkait nama nomenklatur lembaga tidak perlu menyebutkan nama dari lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana," sambung dia.

Yandri berpendapat, tidak dicantumkannya BNPB dalam DIM merupakan bentuk upaya pelemahan terhadap BNPB bahkan bisa menghilangkan lembaga tersebut.

"Ya sewaktu-waktu BNPB bisa bubar, dia bisa di bawah kementerian/lembaga yang lain, dia bisa tidak ada di kabupaten-provinsi," ujar Yandri, Kamis (3/6/2021).