Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Menekan Kasus Kematian Jadi Prioritas Utama Pengendalian Pandemi Covid-19

Kompas.com - 26/08/2021, 11:32 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya masih terus berusaha menekan angka kematian akibat Covid-19.

Ia mengatakan, pada pekan lalu masih ada daerah yang tercatat memiliki angka kematian akibat Covid-19 cukup tinggi.

"Menekan angka kematian adalah salah satu prioritas utama dalam pengendalian pandemi Covid-19," kata Nadia dalam konferensi persnya, Rabu (25/8/2021).

Nadia mengungkapkan, sembilan daerah yang pekan lalu mencatatkan angka kematian tertinggi yakni Kalimantan timur, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, untuk menekan angka kematian harus dimulai dari tahap paling awal yakni dengan mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Jakarta Semakin Membaik...

"Pastikan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan memastikan masyarakat melaksanakan vaksinasi secara lengkap," ujarnya.

"Terutama pada masyarakat atau populasi rentan yaitu lanjut usia, ibu hamil, orang dengan penyakit penyerta harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan melalui vaksiansi," lanjut dia.

Nadia juga mengingatkan agar masyarakat tidak memutuskan isolasi mandiri tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Sebab, Covid-19 varian delta mempercepat keparahan gejala. Sehingga perlu dipastikan untuk tidak menunda ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) bila gejala semakin berat.

Baca juga: Pandemi Tak Bisa Jadi Alasan Menunda Penangkapan Harun Masiku...

"Manfaat fasilitas yang ada seperti melalui Puskesmas setempat dan menggunakan telemedicine untuk mendapatkan saran maupun obat-obatan yang diperlukan," ucap Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com