Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: 10.000 Kasus Covid-19 di Depok Belum Tercatat di Pusat

Kompas.com - 26/08/2021, 08:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, pada pekan ini, pihaknya akan merilis 10.000 kasus Covid-19 dari Kota Depok yang belum tercatat dalam sistem New All Record (NAR) Kemenkes.

"Karena selama ini sistem pelaporan kota Depok belum terhubung dengan NAR di pemerintah pusat," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi melalui kanal YouTube Kemkominfo TV, Rabu (25/8/2021).

Nadia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Kemenkes tengah bekerja sama untuk dalam memperbaiki data tersebut, sehingga gambaran epidemiologi di Depok lebih nyata.

Baca juga: Data Covid-19 Depok Masih Rekonsiliasi, Hari Ini Akan Rilis

"Sehingga tidak akan mempengaruhi level situasi pandemi," ujarnya.

Selain itu, Nadia mengatakan, terdapat 18,3 persen atau 49.000 data kasus aktif di daerah yang belum diperbarui dalam kurun waktu lebih dari 21 hari.

Oleh karenanya, kata Nadia, pihaknya dan pemerintah daerah tengah meng-upgrade data-data tersebut.

Karena data-data itu akan terus bergerak, sehingga Kemenkes akan merilis data kasus aktif ini berdasarkan tanggal kejadian.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, kasus konfirmasi positif Covid-19 dan kematian pasien virus corona akan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Hal ini dikarenakan sejumlah daerah bakal mengeluarkan penumpukan data kasus konfirmasi dan kematian.

"Dalam beberapa hari ke depan akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan juga kasus kematian akibat tabungan kasus konfirmasi dan kematian yang dikeluarkan oleh beberapa kabupaten dan kota," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021).

Luhut mengatakan, penumpukan data kasus konfirmasi dan kematian jumlahnya mencapai ratusan atau bahkan ribuan.

Baca juga: NIK Bermasalah Saat Hendak Vaksin Covid-19? Warga Depok Bisa Lapor via WA

Angka itu akan dikeluarkan secara bertahap dalam 10 hari ke depan.

Menurut Luhut, terjadinya penumpukan data ini menggambarkan sulitnya mengatur pendataan kasus konfirmasi dan kematian terkait Covid-19.

"Sebagai gambaran pada teman-teman media betapa susahnya kita mengatur ini dan ini kaitannya bagaimana tadi juga di teman-teman di pemerintahan daerah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com