Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 76,4 Persen Responden Tolak Beli Vaksin Covid-19 dari Pemerintah

Kompas.com - 25/08/2021, 20:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 76,4 persen responden menolak untuk membeli vaksin Covid-19 dari pemerintah. Survei itu dilakukan mulai dari 30 Juli-4 Agustus 2021.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, hanya 20,2 persen responden yang bersedia membeli vaksin Covid-19 dari pemerintah.

"Kalau ada program vaksinasi segmen bayar, ada yang mau bayar, ada yang bisa, mereka yang bersedia jelas kelas menengah ke atas," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Survei Indikator: 67,5 Persen Responden Belum Divaksin Covid-19, 56,7 Persen Menolak

Burhanuddin juga mengatakan, sebanyak 67,5 persen responden belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan 21, 4 persen sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama.

"Baru 11,1 persen responden yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap," ujarnya.

Terakhir, hasil survei tersebut juga menunjukkan jumlah responden yang tidak bersedia melakukan vaksinasi masih tinggi yaitu 56,7 persen.

Mereka yang tidak bersedia divaksin memiliki alasan paling banyak karena efek samping dari vaksin Covid-19 belum aman.

"Sebagian besar takut dengan efek samping, jadi mereka merasa ada efek samping yang tidak aman, jadi tidak soal kehalalan lagi tapi apakah vaksin itu aman atau tidak. Kemudian, mereka merasa tidak perlu divaksin," ujar dia.

Baca juga: Rapat Komisi IX, Menkes Dicecar soal Distribusi Vaksin Covid-19 yang Tidak Merata

Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

Toleransi kesalahan (margin of error--MoE) survei ini sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Baca juga: BPOM Sebut Empat Jenis Vaksin Covid-19 Sedang Diproses untuk Dapat Izin Penggunaan Darurat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com