ICW Anggap Pandemi Bukan Menjadi Penyebab Anjloknya Kinerja KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, jebloknya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada semester pertama tahun ini bukan disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19.

Menurut dia, kinerja Lembaga Antirasuah jeblok akibat diselenggarakannya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Karena pimpinan KPK sibuk dengan agenda menyingkirkan 75 pegawai melalui TWK," terang Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).

Meski begitu, ia mengaku, tidak terkejut dengan buruknya kinerja KPK. Sebab, berdasarkan data ICW, kinerja KPK di bidang penindakan tahun ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020.

"Misalnya penyidikan di tahun 2019 ada 145 kasus, di tahun 2020 hanya 91 kasus. Lalu penuntutan tahun 2019 ada 153 kasus, di tahun 2020 hanya 75 kasus," papar Kurnia.

Baca juga: ICW: Harun Masiku Sulit Ditangkap jika Pimpinan KPK Masih yang Sekarang

Berdasarkan data itu, Kurnia meyakini bahwa jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada tahu 2021 juga akan mengalami penurunan.

Lebih jauh, Kurnia juga menyebut bahwa turunnya kinerja KPK nampak dari penanganan dua kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Proses hukum yang dilakukan KPK terlihat seperti ingin melindungi pelaku. Hal ini tergambar dari rendahnya tuntutan KPK," jelasnya.

Diketahui, KPK menuntut Edhy Prabowo di vonis 5 tahun penjara dan Juliari Batubara 11 tahun penjara.

Terakhir, ungkap Kurnia, dalam perkara korupsi dana bantuan sosial KPK diduga ingin melindungi pihak-pihak tertentu.

"Hal itu dibuktikan dengan lambatnya proses penggeledahan, pemanggilan saksi, bahkan nama-nama pihak tertentu dihilangkan dari dakwaan," imbuh dia.

Baca juga: ICW: Mestinya PDI-P Pecat Juliari Batubara

Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa saat ini Lembaga Antirasuah itu memiliki keterbatasan Sumber Saya Manusia (SDM).

Alex menyebut selama dua bulan terakhir hanya ada 10 persen pegawai KPK yang aktif bekerja di kantor. Menurut Alex hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19.

Namun ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak akan mengganggu kinerja KPK.