Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Kementerian PPPA Tak Hanya Sekadar Data Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Kompas.com - 24/08/2021, 13:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Manusia (PPPA) segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memvalidasi data anak yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Kementerian PPPA bersama Komisi VIII DPR, Senin (23/8/2021).

DPR secara umum mendukung langkah Kementerian PPPA dalam melakukan pendataan tersebut tetapi diminta untuk tidak sekadar mendata.

"Saran kami jangan hanya sampai didata, tapi ada program lanjutan terkait data anak yatim piatu ini mungkin seperti pemberian bantuan. Setelah kita data dan tahu persoalannya, ya kita bantu. Kita bekerja sama jika dapat (datanya), rekomendasikan, kita programkan,” ujar Anggota Komisi VIII DPR Achmad, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kementerian PPPA Refocusing Belanja Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi

Dalam laporannya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa pihaknya memberi perhatian terhadap pengasuhan anak di tengah pandemi Covid-19.

Bintang menekankan, perlindungan bagi anak yang terpisah dengan salah satu dan/atau kedua orangtuanya karena Covid-19, harus ditangani secara komprehensif.

"Kami telah melakukan koordinasi tingkat nasional bersama kementerian/lembaga dan Dinas PPPA untuk menyusun pembangunan data anak yang mengalami keterpisahan sebagai dasar kebijakan dan intervensi pemerintah," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mengajukan permohonan integrasi data kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan mengembangkan aplikasi Rapidpro dengan UNICEF sebagai alat pendataan terperinci bagi anak yang salah satu atau kedua orangtuanya meninggal akibat Covid-19.

Baca juga: PP Perlindungan Khusus Anak Sudah Ditandatangani Jokowi, Menteri PPPA Sebut Hal Itu Sangat Dibutuhkan

Kementerian PPPA juga bersama UNICEF mendukung pemerintah daerah dalam merespons laporan anak yang kehilangan orangtua atau pengasuh akibat terpapar Covid-19.

"Seperti menyediakan peralatan penunjang kegiatan psikososial bagi anak-anak, alat pelindung diri (APD) bagi petugas layanan yang menjangkau dan mendampingi anak dan keluarga rentan, menyebarkan pesan tentang pengasuhan saat pandemi, serta penguatan kesehatan mental dan psikososial bagi anak dan remaja," tutur Bintang.

Di samping itu, pihaknya juga mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik anak yang kehilangan orangtua tersebut.

Ini termasuk memastikan rencana pengasuhan pada anak-anak itu didukung oleh Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA, dan dinas terkait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com