Menko PMK: Kebijakan Akselerasi Penurunan Stunting Terus Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah terus memperbaiki percepatan penurunan stunting.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertajuk Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting, secara daring, Senin (23/8/2021).

"Kebijakan nasional dalam akselerasi percepatan penurunan stunting terus diperbaiki," kata Muhadjir.

Baca juga: Menkes: Penanganan Stunting Akan Terus Dilakukan Hingga Tak Jadi Masalah di Indonesia

Ia mengatakan, upaya penurunan stunting dilakukan melalui berbagai evaluasi serta disesuaikan dengan kultur dan sumber pangan lokal. Tak hanya itu, upaya berkelanjutan juga dilakukan.

"Sehingga menjadi budaya perbaikan gizi bagi penerus bangsa," ujar dia.

Angka stunting Indonesia saat ini masih tercatat sebesar 27 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga 14 persen pada 2024.

Menurut Muhadjir, pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan stunting.

"Terutama pada kelompok miskin yang akan berdampak pada menurunnya daya beli keluarga terhadap pangan bergizi," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Ungkap Penyebab Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Jika dibandingkan pada September 2020, Muhadjir mengatakan, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 138.000 orang pada Maret 2021.

Secara total, jumlah penduduk miskin pada September 2020 tercatat 12,04 juta, kemudian bertambah menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021.

Oleh karena itu, kata Muhadjir, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pun perlu disambut dengan baik.

"Agar payung hukum yang baru ini bisa mencapai target yang telah ditentukan di masing-masing daerah yang pada berikutnya akan jadi target agregat tingkat nasional," kata Muhadjir.