Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Sebaran 16.744 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Kompas.com - 21/08/2021, 17:23 WIB
Wahyuni Sahara,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia melaporkan penambahan 16.744 kasus positif, pada Sabtu (21/8/2021). Seluruh kasus baru tersebut tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Dengan penambahan kasus tersebut, total kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini tercatat 3.967.048.

Penambahan kasus paling banyak ditemukan di Jawa Timur. Kemudian disusul Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Baca juga: UPDATE: Tambah 16.744, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 3.967.048

Berikut sebaran 16.744 kasus baru Covid-19 per 21 Agustus 2021:

  1. Jawa Timur: 2.122 
  2. Jawa Barat: 1.747 
  3. Jawa Tengah: 1.236 
  4. Sumatera Utara: 1.189
  5. D.I Yogyakarta: 930 
  6. DKI Jakarta: 891
  7. Bali: 849 
  8. Kalimantan Selatan: 705 
  9. Kalimantan Timur: 657 
  10. Riau: 610

  11. Sulawesi Selatan: 551 
  12. Sulawesi Tengah: 546 
  13. Sumatera Barat: 532 
  14. Bangka Belitung: 393
  15. Aceh: 382
  16. Nusa Tenggara Timur: 377
  17. Banten: 374
  18. Jambi: 321
  19. Lampung: 319
  20. Kalimantan Barat: 265

  21. Kalimantan Utara: 241 
  22. Sumatera Selatan: 236 
  23. Sulawesi Utara: 215 
  24. Kepulauan Riau: 203 
  25. Papua: 187
  26. Kalimantan Tengah: 179 
  27. Nusa Tenggara Barat: 34 
  28. Sulawesi Barat: 109 
  29. Bengkulu: 71
     
  30. Sulawesi Tenggara: 58 
  31. Gorontalo: 47 
  32. Maluku Utara: 35 
  33. Papua Barat: 22
  34. Maluku: 11 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com