Soal Wacana Amendemen UUD 1945, Dasco: Masih Dikaji di Internal Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya hingga kini masih mengkaji wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

"Di internal Gerindra kita masih kaji, sehingga saya belum bisa mengatasnamakan Gerindra mengatakan itu perlu atau tidak," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/8/2021), dikutip dari keterangan video.

Menurut Wakil Ketua DPR itu, wacana amendemen sejauh ini baru dilempar oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Untuk merealisasikannya, imbuh Dasco, perlu pengkajian lebih dalam untuk memutuskan apakah perlu atau tidak mengubah isi konstitusi tersebut.

"Saya pikir segala sesuatu mesti dikaji secara lebih mendalam untuk kemudian baru kita sama-sama putuskan, apakah mesti diamendemen atau tidak diamendemen, atau kalau diamendemen apa saja yang mesti diamendemen dan sampai sejauh mana," ujar dia.

Baca juga: Demokrat Nilai Wacana Amendemen Konstitusi di Tengah Pandemi Tidak Bijak dan Tak Perlu

Diberitakan sebelumnya, Bambang Soesatyo menyatakan, amendemen UUD 1945 diperlukan untuk memberikan kewenangan bagi MPR dalam penetapan PPHN.

Menurut Bambang, PPHN dibutuhkan sebagai pedoman atau arah penyelenggaraan negara. Dengan begitu, Bangsa Indonesia tak lantas berganti haluan setiap pergantian presiden-wakil presiden.

"Sehingga Indonesia tidak seperti orang menari poco-poco. Maju dua langkah, mundur tiga langkah," kata Bambang, dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR yang dipantau secara daring, Rabu (18/8/2021).

"Ada arah yang jelas ke mana bangsa ini akan dibawa oleh para pemimpin kita dalam 20, 30, 50, hingga 100 tahun yang akan datang," tutur dia.