Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Refleksi HUT Ke-76 RI, PKS Soroti Krisis Keteladanan, Singgung Inkonsistensi Kebijakan hingga Diskriminasi Hukum

Kompas.com - 17/08/2021, 13:38 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al Jufri menilai Indonesia tengah dihadapkan dengan krisis keteladanan.

Hal ini disampaikannya dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (17/8/2021). Acara diikuti seluruh jajaran pengurus pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting partai.

"Sebagai sebuah bangsa, Indonesia hari ini sedang dihadapkan pada suasana yang mengarah krisis keteladanan," kata Salim seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi, PKS Sayangkan Tak Ada Permintaan Maaf soal Penanganan Covid-19

Salim menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki sikap keberpihakan yang jelas kepada rakyat, serta konsistensi dari kata dan perbuatan.

Ia kemudian juga menyinggung adanya bentuk diskriminasi hukum hingga penyimpangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air.

"Di samping masalah inkonsistensi kebijakan, kita juga menyaksikan gejala diskriminasi hukum, perlakuan istimewa kepada para koruptor dengan memberikan keringanan hukuman, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya alam," ujar dia.

Menurut dia, wabah Covid-19 yang memasuki tahun kedua ini, membuat banyak masyarakat tertekan dan frustrasi.

Baca juga: WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

Mantan Menteri Sosial ini mengatakan, di tengah situasi pandemi, pemimpin bangsa seharusnya dapat menjadi teladan seperti para pendiri bangsa.

Ia pun mencontohkan, para pendiri bangsa yang telah mengalami situasi yang jauh lebih buruk, namun terus memiliki sikap kenegarawanan dan keteladanan, serta api perjuangan.

“Para pemimpin yang seharusnya bisa dijadikan teladan, justru malah sibuk mengurus diri dan kelompok, serta membuat berbagai tindakan kontroversial dan kontraproduktif. Tentu jika terus terjadi, kondisi ini sangat tidak kondusif untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia," ujar dia.

Salim mengingatkan, Indonesia sebagai negara membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi.

Baca juga: Upacara Kemerdekaan, Menag Doakan Terjaganya Keindahan Negeri

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com