Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: Prabowo Subianto Jadi Menteri Paling Populer di Kabinet Indonesia Maju

Kompas.com - 14/08/2021, 13:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri paling popular di jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Yang pertama yang dianggap paling popularitas saja, Prabowo Subianto masih tetap yang tertinggi 73,6 persen," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi secara virtual yang digelar Polemik MNC Trijaya, Sabtu (14/8/2021).

Dedi mengatakan, faktor popularitas yang mempengaruhi persepsi publik adalah ketegasan, pemberitaan media, serta turun ke masyarakat.

Selain Prabowo, ada sejumlah nama menteri yang dinilai popular oleh publik yaitu Sandiaga Uno (71,7 persen), Erick Thohir (66,1 persen), Luhut Binsar Pandjaitan (58 persen), Tri Rismaharini (56,4 persen), dan Tito Karnavian (54,3 persen).

Selanjutnya, Budi Gunadi Sadikin (45,5 persen), Mahfud MD (41,7 persen), Sri Mulyani (40,3 persen), Yaqut Cholil (35,9 persen), Airlangga Hartarto (34 persen), Retno Marsudi (22,2 persen), Basuki Hadimuljono (22,1 persen), Nadiem Makarim (14 persen), Budi Karya Sumadi (12,4 persen) dan Syahrul Yasin Limpo (11 persen).

Baca juga: Survei IPO: Mayoritas Responden Tak Puas Kebijakan PPKM Darurat

"Menurut saya catatan sendiri Risma, dia tidak terbatas pada aspek tokoh, tapi di aspek Kementerian, Kemensos itu berada di posisi paling atas," ujarnya.

Sementara itu, IPO juga merilis Kementerian yang dianggap baik dari aspek program kerja selama pandemi Covid-19.

Dedi mengatakan, Kementerian Sosial menduduki posisi puncak yaitu 76,1 persen. Disusul oleh  Kementerian Kesehatan 61,7 persen, Kementerian BUMN (55 persen), Kementerian Dalam Negeri (51,3 persen), dan Kementerian Keuangan (42,7 persen).

Ia mengatakan, faktor yang mempengaruhi persepsi pada adalah kebijakan kementrian, ketegasan, integritas, kepedulian dan faktor lainnya.

"Yang diingat publik terkait intitusi itu adalah kementerian-kementerian yang memang dianggap punya program yang bagus selama pandemi, tetapi mereka tidak mengenali siapa menteri yang memimpin Kementerian tersebut," ujarnya.

Baca juga: Survei IPO: Elektabilitas Erick Thohir dan Zulkifli Hasan Ungguli Politisi Pemasang Baliho

Survei IPO dilakukan pada 2-10 Agustus 2021 dengan menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel yang dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper serta menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) terhadap 1.200 responden.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,5 persen dengan tingkat akurasi data 97 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com