Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanganan Pandemi, Survei IPO: 41 Persen Tak Puas Kinerja Presiden, Wapres 58 Persen

Kompas.com - 14/08/2021, 11:44 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkini terkait refleksi penanganan pandemi dan dampak konstelasi politik 2024.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, berdasarkan hasil survei, 41 persen responden tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian, sebanyak 52 persen responden mengaku puas dengan kinerja presiden Jokowi.

"Kalau dibandingkan survei April, Presiden masih mendapat tingkat kepuasan sebesar 56, berarti ada penurunan yang lumayan tajam," kata Dedi dalam diskusi secara virtual yang digelar Polemik MNC Trijaya, Sabtu (14/8/2021).

Faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 meliputi bidang sosial (53 persen), bidang ekonomi (42 persen), dan bidang politik dan hukum (54 persen).

Baca juga: Survei KedaiKopi: Mayoritas Responden Minta Jokowi Ganti Jaksa Agung

Sementara itu, 58 persen responden tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dedi mengatakan, hanya 32 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja wapres.

Adapun, faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres dalam penanganan pandemi Covid-19 meliputi bidang sosial (62 persen), bidang ekonomi (59 persen), dan bidang politik dan hukum (58 persen).

"Wapres juga konsisten dalam anggapan publik, karena kita sudah separuh periode, tetapi angka kepuasan terhadap wapres masih 32 persen," ujarnya.

Survei IPO dilakukan pada 2-10 Agustus 2021 dengan menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel yang dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper serta menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) terhadap 1.200 responden.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen dengan tingkat akurasi data 97 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com