Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: 6 Provinsi di Luar Pulau Jawa Alami Kenaikan Kasus Aktif Signifikan

Kompas.com - 12/08/2021, 16:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, terdapat enam provinsi di luar Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus aktif secara signifikan dalam sebulan terakhir atau sejak 4 Juli-8 Agustus 2021.

Keenam provinsi tersebut meliputi Sumatera Utara mengalami kenaikan kasus aktif hingga 21.830 kasus, Kalimantan Timur naik mencapai 15.758 kasus,

Kemudian, Sumatera Selatan naik 10.851 kasus, Sumatera Barat naik 10.707 kasus, Riau naik 10.523 kasus, dan Kalimantan Selatan naik 10.087 kasus.

Baca juga: Janji Jamin Hak Dasar Anak-anak Yatim/Piatu Korban Covid-19, Pemkot Depok: Itu Kewajiban Kami

"6 daerah di luar Jawa dan Bali ini perlu mendapatkan perhatian dikarenakan terjadi kenaikan kasus aktif secara signifikan, enam provinsi dengan peningkatan kasus aktif di atas 10.000 dalam kurun waktu satu bulan 4 juli-8 Agustus," kata Dewi dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (12/8/2021).

Dewi juga mengatakan, per 11 Agustus 2021, dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sudah mulai terlihat penurunan kasus aktif di beberapa provinsi di luar Jawa-Bali.

Beberapa provinsi yang mulai terjadi tren penurunan kasus aktif adalah Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan masih belum menunjukkan penurunan kasus.

Baca juga: Satgas: Kecuali DIY, BOR Isolasi Covid-19 Provinsi di Jawa Sudah di Bawah Standar WHO

Dewi mengatakan, lonjakan kasus tersebut membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali selama dua minggu, agar penurunan kasus lebih signifikan.

"Sehingga masih perlu dipertahankan (PPKM), kenapa? Memang PPKM level 4 masih perlu diperpanjang di luar pulau Jawa dua minggu keputusannya, karena agar bisa lebih signifikan dan tidak terjadi, sudah turun nanti melonjak lagi," ucap Dewi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com