Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambut Hari Kemerdekaan Ke-76 RI, Golkar Dorong Optimisme Indonesia Maju 2045

Kompas.com - 10/08/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya optimistis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045.

Menurut dia, optimisme tersebut harus digaungkan kepada semua pihak sebagai momentum menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada 17 Agustus 2021.

"Menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76, kita gaungkan semangat kebangsaan. Kita gelorakan serta kita dorong optimisme bahwa bangsa kita akan mencapai Indonesia maju dan sejahtera," kata Airlangga dalam Pidato Kebangsaan Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Marak Baliho Politisi, Makin Dikenal Publik Belum Tentu Disukai

Airlangga melanjutkan, Partai Golkar telah memiliki visi negara kesejahteraan 2045. Hal itu dalam rangka meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun tersebut.

Ia pun berharap Indonesia akan sejajar dengan negara-negara yang perekonomiannya besar di dunia.

"Golkar meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara ekonomi besar lainnya di dunia," ucapnya.

Kendati demikian, Airlangga mengingatkan bahwa saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Menurut dia, pandemi Covid-19 membuat Indonesia harus kembali memikirkan skenario untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

"Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini membuat kita harus melakukan restarting, rebooting tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045 tersebut," tuturnya.

Baca juga: Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Ia berpandangan bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam menekan laju penularan virus Corona di Indonesia.

Namun, menurut dia, Indonesia masih memiliki tantangan baru dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu munculnya varian baru virus corona, yaitu varian Delta.

Oleh karena itu, Airlangga mengingatkan amanat dari Presiden Joko Widodo terkait respons cepat dibutuhkan untuk penanganan pandemi.

Airlangga yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengungkapkan sejumlah hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk merespons cepat penanganan pandemi.

"Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mengamanatkan untuk respons cepat. Program vaksinasi nasional terus digenjot dengan target dua sampai dua setengah juta per hari sejak Agustus," ucap Airlangga.

"Kita dorong program memakai masker, disiapkan tempat isolasi terpusat di setiap desa, kelurahan, kecamatan. Penanganan kesehatan, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan terus diberikan," kata dia.

Baca juga: Pleidoi Rizieq Shihab, Seret Nama Budi Gunawan, Airlangga, hingga Diaz Hendropriyono

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com