KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Banjarnegara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Budhi Sarwonopada di Jalan Dipayuda, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa (10/8/2021).

Penggeledahan itu dilakukan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan dan penerimaan gratifikasi pada Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018.

"Tim penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan bukti- bukti terkait perkara ini," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa.

Selain Rumah Dinas Bupati, KPK juga menggeledah satu rumah kediaman di Krandengan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Baca juga: KPK Geledah 2 Kantor, Bupati Banjarnegara Tampak Santai dan Ganjar Sebut Hal Ini

"Untuk perkembangan kegiatan dimaksud nantinya akan kami informasikan lebih lanjut," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK juga telah mengeledah dua lokasi yakni Dinas PUPR Pemerintah Daerah Banjarnegara dan kantor PT BR pada Senin (9/8/2021).

Dari penggeledahan itu, ditemukan antara lain berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara.

"Bukti-bukti tersebut, akan di analisa lebih lanjut dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi pembuktian berkas perkara dimaksud," ujar Ali

KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Dengan adanya tahap penyidikan tersebut, maka KPK telah menetapkan tersangka. Namun, menurut Ali, kronologi kasus termasuk pihak-pihak yang dijadikan tersangka belum dapat diumumkan.

Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK, informasi mengenai konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan setelah upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan.

"Mengenai kronologis kasus dan pihak-pihak yang di jadikan tersangka, KPK belum dapat mengumumkannya dan akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan telah terhadap tersangka," ucap Ali.

Baca juga: Geledah Dua Lokasi di Banjarnegara, KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi dan Gratifikasi di Dinas PUPR

KPK berharap masyarakat memahami proses hukum tersebut dan memberikan waktu bagi tim penyidik untuk menyelesaikan tugasnya lebih dahulu.

Ali memastikan, KPK akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai detail konstruksi perkara, alat bukti dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Setiap perkembangan informasi terkait penanganan perkara ini akan kami informasikan lebih lanjut dan perlunya dukungan partisipasi masyarakat untuk aktif turut mengawasi setiap prosesnya," ucap dia.