Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Masuknya 34 TKA, Demokrat: Jangan Main-main dengan Nyawa Rakyat

Kompas.com - 09/08/2021, 21:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, saat ini pemerintah seolah menutup mata bahwa potensi kenaikan kasus Covid-19 salah satunya berasal dari maraknya warga negara asing (WNA) yang tetap diizinkan masuk di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Herzaky merespons kabar bahwa sebanyak 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk Tanah Air pada Sabtu (7/8/2021) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Demokrat meminta pemerintah jangan main-main dengan nyawa rakyat. Masalah kita sudah cukup berat dengan penularan virus Covid-19 yang begitu cepat dan masif dalam dua bulan terakhir akibat masuknya varian dari negara lain," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).

Baca juga: 34 TKA Masuk ke Indonesia, Pimpinan Komisi III Pertanyakan Komitmen Yasonna

"Kini jangan kemudian malah membiarkan WNA masuk ke Indonesia dari salah satu negara episentrum Covid-19. Pemerintah seakan mau menutup mata akan fakta kalau kita memiliki potensi kenaikan kasus dan munculnya varian baru seiring maraknya WNA yang masuk," sambung dia.

Herzaky mengingatkan pemerintah bahwa dalam dua bulan terakhir, lebih dari 50.000 nyawa rakyat Indonesia melayang akibat terpapar virus corona, terlebih karena varian baru.

Menurut dia, banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal dunia, salah satunya juga akibat faktor lemahnya antisipasi dan penanganan pandemi Covid-19.

Faktor lemahnya antisipasi dan penanganan itu, kata dia, salah satunya karena masih diizinkannya WNA atau TKA masuk ke Tanah Air.

"Apa pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan beberapa bulan ini?," tanya Herzaky.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat itu juga berpandangan, tindakan pemerintah yang membiarkan WNA masuk hingga kini sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ia melihat, pemerintah begitu tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM Level 4 diberlakukan.

"Namun, sama sekali belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia. Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terkait masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021," imbuh Herzaky.

Atas hal tersebut, Herzaky mengingatkan pemerintah bahwa ada potensi diskriminasi kepada masyarakat yang bisa saja muncul.

Bahkan, menurut dia, tetap diizinkannya WNA masuk Indonesia berpotensi memunculkan anggapan bahwa masyarakat mengalami diskriminasi oleh pemerintahnya sendiri.

"Apakah warga kita bahkan mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh pemerintahnya sendiri? Tolong pemerintah, tunjukkan ketegasan dan keseriusannya menangani pandemi Covid-19 ini. Jangan main-main dengan nyawa rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan bahwa 34 TKA China sudah memenuhi aturan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Baca juga: 34 TKA Masuk Saat PPKM, Anggota DPR: Walau Diizinkan, Eloknya Pemerintah Menjelaskan

Adapun 34 TKA China tersebut masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu.

“Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soetta, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumhm Angga dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8/2021).

“Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham 27 Tahun 2021,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com