Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Analis Media Sosial: Harus Ada Bukti Kerja dan Prestasi untuk Ciptakan Tren Positif terhadap Puan

Kompas.com - 09/08/2021, 20:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis media sosial Ismail Fahmi mengatakan, popularitas Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani memang mengalami peningkatan sejak pemasangan baliho Kepak Sayap Kebhinekaan.

Namun, menurutnya, popularitas saja tidak cukup untuk mengukur suara atau elektabilitas, apalagi jika dikaitkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Populer saja tidak cukup, apalagi populer karena hal yang negatif dan tidak ada positifnya. Harus ada bukti kerja dan prestasi yang bisa digunakan untuk menaikkan tren positif," kata Ismail dalam akun Twitter-nya @ismailfahmi, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: Analisis Drone Emprit soal Baliho: Popularitas Puan Meningkat meski Banyak Sentimen Negatif

Ismail telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip unggahan mengenai analisis menggunakan Drone Emprit selama periode 7 Juli hingga 7 Agustus 2021.

Dalam unggahannya Ismail mengungkapkan, popularitas putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu merangkak naik, bahkan setara dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Tren Puan setara dengan tren Ridwan Kamil setelah dikatrol dengan kampanye baliho. Respons netizen terhadap baliho turut meningkatkan tren Puan," ucapnya.

Kendati demikian, peningkatan popularitas Puan justru terjadi karena banyaknya sentimen negatif terkait baliho.

Ismail menuturkan, popularitas Puan yang meningkat itu terdiri dari narasi negatif oleh netizen umum, aktivis dan partai oposisi.

"Narasi positif dari tim media sosial Puan, khususnya via meme atau infografis," tutur dia.

Baca juga: Dikatrol Baliho, Popularitas Puan Kini Dinilai Setara Ridwan Kamil

Ismail memprediksi, popularitas Puan yang meningkat saat ini akan diikuti dengan upaya peningkatan tingkat kesukaan atau favorability.

Ia menduga, tahapan dalam meningkatkan popularitas hingga tingkat kesukaan terhadap Puan merupakan strategi tim jelang Pemilu 2024.

"Ini strategi, selalu begitu. Setelah populer, baru favorability. Itu adalah sentimen positif. Setelah dikenal, lalu didongkrak dengan hal-hal positif saja yang dilakukan Puan. Akhirnya, publik nanti lupa dengan hal negatif sebelumnya," kata Ismail.

Belakangan ini, masyarakat tengah menyoroti maraknya pemasangan baliho sejumlah politisi.

Selain Puan Maharani, ada pula Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Publik lebih banyak menyoroti baliho Puan Maharani. Dalam baliho terpampang foto Puan dengan kalimat Kepak Sayap Kebhinekaan.

Baliho tersebut dikritik lantaran para elite partai politik dianggap tak sensitif dengan penderitaan masyarakat di tengah pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com