Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes RI Sebut Tidak Terjadi "Panic Buying" di China akibat Munculnya Kasus Baru Covid-19

Kompas.com - 07/08/2021, 13:29 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun mengatakan, di negara itu tidak terjadi panic buying seperti yang ramai diberitakan akibat munculnya kasus baru Covid-19.

"Panic buying sih enggak ya. Belajar dari pengalaman, stok selalau tersedia di sini. Saya kan di sini sejak tahun lalu juga. Jadi, enggak," ujar Djauhari dalam dalam Polemik Trijaya dengan Indonesia di tengah Covid dunia pasca tembus 200 juta melalui YouTube MNC Trijaya, Sabtu (7/8/2021).

Namun, menurut Djauhari memang terjadi antrian untuk melakukan polymerase chain reaction atau PCR test.

"Cuma kemudian kalau antre untuk PCR test dan lain-lain itu memang dilakukan, kata Djauhari.

Baca juga: Pemerintah Negosiasi dengan India dan China untuk Impor Obat Penanganan Covid-19

Munculnya varian baru di China, kata Djauhari, membuat pemerintah Tingkok kembali mengimbau masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan, tracing ditingkatkan kemudian melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.

"Jadi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah China itu vaksinasi digiatkan, masker dan lain-lain dibagikan, seperti cuci tangan lagi, prokes, suhu tubuh diukur, kemudian health kit untuktracing. Health kit diaktifkan lagi sejak merebak Covid-19 varian baru di sini," katanya.

Kegiatan sekolah di daerah yang berisiko tinggi Covid-19 juga ditunda semenatara waktu, serta tempat wisata juga kembali ditutup akibat munculnya varian baru di China.

"Pendidikan misalnya sekolah sekolah yang memiliki high risk ditunda semester sekolah. Mestinya kan udah dimulai, tapi ditunda sementaara atau online," kata dia.

"Begitu juga objek wisata yang high atau medium risk ditutup untuk sementara. Seperti itu yang terjadi," ujar Djauhari.

Baca juga: Covid-19 Melonjak Drastis, Pemerintah Minta Bantuan Singapura hingga China

Meski begitu, kehidupan masyarakat di China tetap normal meski ada varian baru. Hanya saja protokol kesehatan yang diperketat.

"Saya kira sudah dua minggu yang lalu, saya jalan-jalan ke kota sudah back to normal, tapi prokes tetap. Harus pakai masker. Harus tunjukkan health kit, harus dicek suhu badannya. Sekarang dengan berkembanganya varian baru lebih ketat saja," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com