Ketua MPR Dorong BPK Minta DKI Jelaskan Temuan Pemborosan Pengadaan Alkes Rp 6,9 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta penjelasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal temuan pemborosan pengadaan sejumlah alat kesehatan (alkes).

"Mendorong BPK meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan temuan tersebut," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (6/8/2021), dikutip dari Antara.

Bambang mengatakan, apabila dalam pengusutan ditemukan ada indikasi pemborosan anggaran, BPK dapat ada dugaan pelaku penyelewengan dalam pengadaan ini. .

BPK diminta Bambang untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait temuan itu. BPK, kata Bambang juga harus memerintahkan untuk menjalankan dan mengevaluasi rekomendasi tersebut.

Baca juga: Komentar Wagub DKI soal Temuan BPK Ada Pemborosan Pengadaan Masker dan Rapid Tes Rp 6,9 M

Selain itu, mantan Ketua DPR itu meminta BPK memberikan arahan kepada daerah lain agar dalam menggunakan anggaran tepat sasaran.

Bambang mengatakan, BPK harus memeriksa anggaran pengadaan alat kesehatan terkait Covid-19 di daerah luar DKI Jakarta. Itu untuk meminimalisasi berulangnya kejadian pemborosan anggaran pengadaan alat kesehatan di daerah lain.

"Saat ini seharusnya seluruh stakeholder melakukan penghematan anggaran untuk dialokasikan ke berbagai kebutuhan penanganan Covid-19, salah satunya alokasi untuk bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi," ujarnya.

Bambang pun meminta tidak boros menggunakan anggaran serta lebih cermat memverifikasi data-data pengadaan atas barang yang akan digunakan.

Tidak ketinggalan, MPR turut meminta pemda memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dengan harga terbaik.

Sebelumnya, BPK menemukan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pemborosan APBD tahun anggaran 2020. Salah satunya dalam pembelian alat kesehatan.

Baca juga: BPK Temukan Rp 10 Miliar Pemborosan APBD DKI, Berikut Rinciannya

Pemprov DKI Jakarta, menurut temuan BPK, kelebihan membayar Rp 1,19 miliar untuk pembelian alat rapid test Covid-19 dan Rp 5,8 miliar untuk pembelian masker N95.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI akan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait temuan BPK tentang pemborosan keuangan daerah.

"Kalau ada pemeriksaan temuan oleh BPK, tugas kami Pemprov untuk memberikan pelayanan dan mengklarifikasi dan menjelaskan semua itu," kata Riza dalam streaming video Tribunjakarta.com, Kamis (5/8/2021).