Menkominfo Sebut Butuh Solidaritas dari 5 Elemen Strategis untuk Tangani Pandemi

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, dibutuhkan lima elemen strategis sebagai aktor penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

Lima elemen strategis tersebut, yaitu pemerintah, masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, dan para pelaku usaha.

“Dibutuhkan kerja sama, bahu membahu antar lima elemen strategis agar terjalin solidaritas nasional. Semua masalah di lapangan dapat diatasi bersama jika kita semua kompak,” kata Johnny, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (6/8/2021).

Menurut dia, kelima elemen tersebut perlu menyatu dalam solidaritas agar Covid-19 dapat terkendali dan Indonesia akan mampu melewati masa sulit.

Baca juga: Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Dalam menangani Covid-19, Johnny mengaku, pemerintah tidak menggunakan narasi tunggal.

Artinya, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selalu mendengar segala pendapat, masukan, dan saran yang disampaikan berbagai pihak.

"Konteks penanganan Covid-19 sangat komprehensif dan kompleks, sehingga butuh banyak masukan dari pihak-pihak terkait. Meskipun kemudian tidak semua pendapat bisa diimplementasikan, karena konteks keputusan terkait Covid-19 sangat luas cakupannya,” imbuh Johnny.

Kendati demikian, ia memastikan, bahwa setiap langkah strategis atau kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 diambil dengan perencanaan yang matang dan komprehensif.

Baca juga: Airlangga Minta Kader Golkar Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19

Johnny menyatakan, pemerintah selalu menghitung dan mempertimbangkan segala aspek dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19.

Bahkan, ia mengaku, pemerintah selama ini telah menerima masukan dari berbagai pihak dan melibatkan para ahli-ahli dari universitas dalam negeri dan juga dari World Health Organization (WHO).

“Masyarakat perlu tahu pemerintah tidak pernah asal-asalan dalam mengambil keputusan. Kami melibatkan ahli-ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), dan tentu juga dari lembaga kesehatan dunia WHO yang menjadi benchmark atau tolak ukur kami,” ucap Johnny.