Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut aduan soal adanya dugaan perusakan lingkungan dan permukiman warga imbas dari pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Untuk itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menegaskan pihaknya telah melayangkan surat panggilan terhadap para pihak terkait.

"Komnas HAM RI telah melayangkan surat kepada Direktur Utama PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan Direktur Utama PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia untuk meminta penjelasan terkait aduan tersebut," kata Beka dalam keterangannya, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Ada Proyek Kereta Cepat, Jasa Marga Akan Lakukan Pengalihan Lalu Lintas

Beka mengatakan dalam pemberian keterangan tersebut, PT KCIC menyatakan proses pelaksanaan Proyek KCJB telah mengedepankan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan kajian AMDAL.

"PT KCIC juga berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul bilamana dampak-dampak tersebut timbul akibat proses pengerjaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," kata dia.

Beka menuturkan PT KCIC juga bersedia melakukan sosialisasi kepada warga setempat terkait proses pengerjaan Proyek KCJB serta dampak yang timbul atas pengerjaan proyek tersebut.

Namun demikian, Komnas HAM tetap akan melakukan pemantauan di lapangan terhadap pelaksanaan komitmen para pihak terkait tersebut.

"Komnas HAM RI akan melakukan pemantauan lapangan untuk meninjau situasi dan kondisi di lokasi pengerjaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Komnas HAM RI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan aduan yang ada," tutur Beka.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Mau Pakai APBN, Janji Pemerintah Dipertanyakan

Beka mengatakan pihaknya akan menekankan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak setiap warga negara untuk hidup, hak atas rasa aman dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya Komnas HAM menerima aduan dari Paguyuban Margawangi Estate Cijawaru yang mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka mengadukan adanya perusakan dan pencemaran lingkungan serta permukiman warga akibat pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komnas HAM Usut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Diduga Rusak Lingkungan