Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 05/08/2021, 14:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengatakan, sejumlah daerah mulai kekurangan stok vaksin Covid-19. Sementara, pemerintah menargetkan 3-5 juta dosis suntikan per hari.

Oleh sebab itu, Ia meminta pemerintah memastikan stok vaksin dalam negeri cukup untuk mencapai target itu.

"Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," kata Netty dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin.

Netty berpandangan, pemerintah dapat mempercepat pengadaan vaksin melalui skema hibah dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) atau negara lainnya.

"Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin," kata dia.

Selain itu, kata Netty, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam bentuk bulk.

Ia mengingatkan, distribusi vaksin harus merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas kesehatan. Sebab, saat ini tingginya risiko dan jumlah kasus positif tidak hanya terjadi di Jawa dan Bali.

"Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik," tuturnya.

Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Menurut juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, Jumat (30/7/2021), stok vaksin di pemerintah pusat mencapai sekitar 55 juta dosis.

Sebanyak 40 juta dosis dalam bentuk bulk dan sisanya dalam bentuk jadi.

Nadia mengatakan, sebanyak 1,9 juta dosis vaksin sudah distribusikan ke 34 provinsi untuk menambah stok vaksin yang mulai menipis.

Secara terpisah, juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 saat ini diprioritaskan untuk daerah dan populasi rentan.

"Secara paralel mengejar cakupannya secara nasional," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/8/2021).

Wiku mengatakan, pemerintah berupaya untuk menambah pasokan vaksin dengan menambah jumlah dosis dari luar negeri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com