Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara

Kompas.com - 04/08/2021, 20:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di media sosial tengah ramai diperbincangkan uang sebesar Rp 11.000 triliun yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi diketahui pernah menyebut uang sebesar RP 11.000 triliun di acara sosialisasi tax amnesty (pengampunan pajak) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 2016.

Dalam acara sosialisasi tersebut Jokowi mengatakan harta orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri itu jumlahnya sangat banyak dan dari laporan yang ia terima jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 11.000 triliun.

Baca juga: Jokowi: Rp 11.000 Triliun di Luar Negeri, APBN Hanya Rp 2.000 Triliun

"Data yang ada di kementerian kurang lebih Rp 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya," kata Jokowi kala itu.

Adapun program tax amnesty bertujuan memberikan pengampunan pajak kepada warga negara yang belum membayarkan pajak dari hartanya yang belum terlaporkan. Hal itu juga berlaku bagi mereka yang menyimpan hartanya di luar negeri.

Namun, dalam keriuhan di media sosial saat ini, ada narasi yang berkembang bahwa seolah pemerintahan Presiden Joko Widodo menyimpan uang sebesar Rp 11.000 triliun. Narasi tersebut diangkat oleh salah satu akun di Facebook.

"Alhamdulillah, pemerintah rupanya memiliki uang simpanannya di luar negeri Rp 11.000 triliun, mudah-mudahan ditarik untuk mengatasi wabah, bantuan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain," tulis akun tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mengategorikan unggahan akun tersebut sebagai hoaks dan disinformasi.

"Faktanya, klaim bahwa Pemerintahan Jokowi memiliki dan menyimpan uang Rp. 11 ribu Triliun di luar negeri adalah salah," tulis Kementerian Kominfo dalam situs resminya.

Baca juga: Sri Mulyani Bicara Tax Amnesty dan Limpahan Uang yang Masuk ke Kas Negara

Kementerian Kominfo menyatakan hal tersebut merupakan data tentang nilai aset sejumlah WNI secara perorangan atau bukan, di luar negeri.

"Jika ditelisik lebih lanjut, Presiden Jokowi memang pernah menyinggung soal Rp 11.000 triliun. Ia mengklaim mengantongi data tersebut," tulis Kementerian Kominfo.

"Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan duduk perkara Rp 11.000 triliun. Ia mengatakan hal tersebut merupakan data aset yang dimiliki WNI di luar negeri," lanjut keterangan resmi Kementerian Kominfo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com