Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Mahendra Siregar mendorong agar tidak terjadi diskriminasi vaksin Covid-19.

Mahendra menegaskan hal ini dalam rangkaian Pertemuan ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 yang digelar Selasa (3/8/2021).

“Kita harus memastikan bahwa seluruh vaksin yang telah disetujui WHO diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi," tegas Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (4/8/2021).

Menurut dia, masih ada pandangan negatif terhadap vaksin tertentu.

Baca juga: Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Selain itu, Mahendra menilai kebutuhan terhadap vaksin Covid-19 saat ini masih tinggi, namun supply vaksin belum terbagi rata.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga mendorong pemulihan ekonomi berkelanjutan, khususnya peran penting dari transformasi ekonomi digital bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Menurut Mahendra, selama pandemi, layanan digital terbukti mampu menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat melalui e-commerce.

Oleh karena itu, kerja sama peningkatan kapasitas manusia termasuk bagi UKM dan start-up, pertukaran teknologi, serta pembangunan infrastruktur digital perlu terus ditingkatkan.

Baca juga: Diskriminasi Vaksin Covid-19 di Uni Eropa, Tidak Semua yang Sudah Vaksin Bisa Melancong ke Sana

Selanjutnya, Mahendra menekankan upaya kerja sama sektor energi terbarukan merupakan hal penting untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan dan hijau.

"Pengembangan ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals," ucap dia.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Wamenlu RI juga mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian Kawasan, antara lain dalam kelanjutan proses negosiasi Kode Perilaku di Laut China Selatan dan kelanjutan dialog damai di Semenanjung Korea.

Diketahui, rangkaian Pertemuan ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 pada 4 Agustus 2021, akan berlanjut dengan pertemuan ASEAN-Amerika Serikat, ASEAN-Australia, ASEAN-Rusia, dan East Asia Summit.