Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Para Kepala Daerah Diprediksi Menggembos Setelah Masa Jabatan Selesai

Kompas.com - 03/08/2021, 18:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam memprediksi, elektabilitas kepala-kepala daerah dapat menggembos setelah mereka mengakhiri masa jabatannya pada 2022 atau 2023.

"Ketika masa pemerintahan lokal mereka selesai, misalnya di akhir 2023, besar kemungkinan atau membuka kemungkinan akan terjadi penggembosan gelembung elektabilitas dari para kepala daerah tersebut," kata Umam, Selasa (3/8/2021).

Alasannya, kata Umam, beberapa nama kepala daerah yang kini masuk daftar kepala daerah tidak memiliki basis kekuatan politik yang riil di partai-partai politik.

Baca juga: Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Selain itu, tingginya elektabilitas para kepala daerah dinilai tidak lepas dari peran mereka dalam penanganan pandemi Covid-19 yang disebut Umam sebagai post-pandemic electoral leverage.

"Ketika kemudian mereka tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kewenangan, dan tidak memiliiki tanggung jawab secara konstitusional untuk melakukan kerja-kerja misalnya terkait dengan pandemi dan sebagainya, maka besar kemungkinan dalam hitungan bulan itu akan terjadi penurunan cukup signifikan," kata Umam.

Untuk itu, kata Umam, para kepala daerah mesti menyiapkan infrastuktur politiknya sendiri dalam mengantisipasi kondisi yang akan terjadi setelah mereka menyelesaikan masa jabatannya.

Menurut Umam, hal itu sudah dilakukan beberapa kepala daerah antara lain dengan membuat acara-acara yang digelar di luar daerah yang mereka pimpin.

"Jadi kepala daerah ini tiba-tiba membuat acara pertanian, perkebunan, atau bahkan isu dengan mahasiswa, terkait dengan UMKM di wilayah lain, di provinsi lain," ujar Umam.

Baca juga: Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Indostrategic, ada sejumlah kepala daerah yang masuk dalam daftar 10 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (17 persen), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (8,1 persen), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (7 persen), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (1,8 persen).

Adapun tokoh dengan elektabilitas tertinggia dalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ketua umum Partai Gerindra itu tercatat memiliki elektabilitas sebesar 17,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com