Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Kompas.com - 03/08/2021, 08:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mengapa vaksinasi Covid-19 saat ini lebih banyak difokuskan di daerah tertentu.

Padahal, di waktu yang sama banyak daerah melaporkan kekurangan stok vaksin Covid-19.

"Jadi Bapak, Ibu kalau ini pertanya vaksinasi ini kenapa lebih banyak di daerah tertentu karena memang daerah itulah yang kasus konfirmasinya paling tinggi dan kematiannya paling tinggi. Sekali lagi, vaksinasi ini kita berikan berbasis risiko," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Stok Vaksin di Kota Semarang Nyaris Habis, Dinkes Jateng: Sambil Menunggu, Manfaatkan Dulu

Oleh karenanya, lanjut Budi, Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali dipercepat.

Tujuh provinsi yang dimaksud yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

"Pesan dari Bapak Presiden, mengingat tujuh provinsi Jawa dan Bali ini tinggi sekali kenaikan kasusnya dan juga kematiannya, ini harus diakselerasi vaksinasinya," tegasnya.

Di samping itu, Budi juga menjelaskan mengapa vaksinasi Covid-19 saat ini tetap diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan paling berisiko tinggi terpapar Covid-19 karena setiap hari harus melayani pasien.

Baca juga: Stok Menipis, Bupati Karawang: Kita Paham Vaksin Tak Dapat Datang Sekaligus

Oleh karena itu, Budi meminta pengertian masyarakat.

"Memang sampai di bulan Juni kita baru mendapat sekitar 22 persen dari total vaksin yang kita butuhkan ya. Tapi mulai bulan Agustus sampai Desember itu akan datang lebih dari 300 juta dosis vaksin," ungkap Budi.

"Itu adalah saatnya kita bekerja keras bersama-sama untuk melakukan vaksinasi ini. Dan vaksinasi ini adalah cara pengabdian kita kepada masyarakat. Tidak usah merasa bahwa harus saya duluan, harus saya yang dapat panggungnya, ini demi kepentingan saya, tidak. Ini adalah saatnya kita memberikan sebanyak-banyaknya ke masyarakat," tambahnya.

Budi menambahkan, hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 yakni sekitar 140 juta warga Indonesia.

Menurutnya, baru sebanyak 68 juta-70 juta warga yang mendapatkan vaksin.

Baca juga: Stok Vaksin Menipis di Kabupaten Sumedang, Kadinkes: Paling Cukup untuk Beberapa Hari Saja

Sementara itu, diberitakan kelangkaan stok vaksin Covid-19 mulai terjadi di daerah-daerah.

Sejumlah pemerintah daerah telah mengeluhkan kurangnya stok vaksin Covid-19 di saat meningkatnya animo masyarakat untuk divaksinasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com