Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Kompas.com - 30/07/2021, 13:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan mencapai 70 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia pada akhir 2021.

Jika cakupan vaksinasi telah mencapai 70 persen, menurutnya daya tular virus corona penyebab Covid-19 bisa diperlambat.

Pasalnya, dengan capaian itu kekebalan komunitas atau herd immunity sudah mulai terbentuk.

Baca juga: Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

"Kita masih berproses menuju pada vaksinasi 70 persen yang kita harapkan nanti akhir tahun ini bisa kita selesaikan Insya Allah," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada penyerahan banpres produktif untuk usaha mikro dan usaha kecil yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/7/2021).

"Kalau sudah 70 persen paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity," lanjutnya.

Presiden pun menyampaikan, hingga saat ini badan kesehatan dunia (WHO) pun belum dapat memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan selesai.

"Inilah emang penularan varian delta sangat cepat oleh karena itu bapak ibu semua harus bekerja lebih keras lagi dan tahan banting," lanjutnya.

Dia mengungkapkan pemerintah selalu menjalankan penanganan sisi kesehatan. Akan tetapi, sisi ekonomi pun pelan-pelan harus dijalankan.

Oleh karenanya, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengambil opsi karantina wilayah atau lockdown dalam menekan penularan Covid-19.

"Kemarin PPKM darurat kan semi lockdown. Itu masih semi saja saya masuk kampung, saya masuk ke daerah semuanya menjerit untuk dibuka," ungkap Jokowi.

"Saya kira bapak ibu juga sama, mengalami hal yang sama. Kalau lockdown bisa kita bayangkan, dan itu juga belum bisa menjamin dengan lockdown permasalahan bisa selesai. Oleh sebab itu sekali lagi bapak ibu harus bekerja lebih keras lagi," tambahnya.

Sementara itu, pemerintah melaporkan hingga 29 Juli 2021 pukul 12.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 19.669.222 orang atau 9,44 persen.

Sementara jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 46.289.942 orang atau 22.23 persen.

Baca juga: Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Adapun masyarakat yang divaksin yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia, masyarakat rentan, masyarakat umum dan anak usia 12-17 tahun.

Data ini disampaikan Kemenkes melalui laman www.kemkes.go.id yang dikutip Kompas.com, Kamis.

Hingga saat ini, pemerintah menargetkan 208.265.720 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com