Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, kasus kekerasan yang dilakukan dua oknum TNI Angkatan Udara terhadap seorang warga sipil di Papua seharusnya tidak boleh terjadi.

Terlebih, menurut dia, kesalahan yang terjadi dalam kasus tersebut tidak hanya satu.

"Pada dasarnya, kasus di Papua itu tidak boleh terjadi di Republik Indonesia. Ada banyak kesalahan di situ," kata Sukamta kepada Kompas.com, Kamis (29/7/2021).

Menurut politikus PKS itu, tindakan yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut merupakan tindakan semena-mena aparat terhadap rakyat.

"Kedua, soal prosedur penanganan masalah, kalau memang ada masalah," ujarnya.

Baca juga: Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Menurut dia, prosedur yang dilakukan kedua oknum anggota itu dengan mengambil tindakan langsung terlalu berlebihan. 

Hal itu, kata dia, dilakukan tanpa melihat persoalan yang ada dengan jelas.

Diketahui, sebelum dua oknum TNI AU itu datang, dalam rekaman video viral, terlihat seorang pria yang menjadi korban kekerasan sedang berinteraksi dengan warga lainnya.

"Tapi, tanpa melihat persoalannya dengan jelas, dua oknum TNI itu langsung mengambil tindakan dengan cara berlebihan pula," jelasnya.

Kesalahan berikutnya yang dinilai Sukamta adalah kasus itu akan dicurigai banyak pihak sarat dengan muatan rasisme.

Menurutnya, kesalahan inilah yang sebetulnya paling parah, terlebih kejadian itu ada di Papua.

"Semua kejadian tersebut dilakukan di wilayah yang sedang sensitif terhadap aparat TNI dan Polisi," tutur dia.

Baca juga: Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Karena berada di wilayah sensitif, saran Sukamta, semestinya TNI maupun Polri memiliki standar perilaku baku bagi setiap personel yang bertugas di Papua.

Hal itu menurutnya agar para personel TNI maupun Polri dapat menghindari munculnya ketegangan atau kekerasan di Papua.

"Standar perilaku baku dari setiap personel aparat apalagi TNI itu harus dipegang. Ketika ada pelanggaran seperti itu di sana," terang dia.