Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Kompas.com - 27/07/2021, 17:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengakui, stok vaksin Covid-19 masih terbatas, sehingga beberapa daerah belum bisa melakukan vaksinasi secara optimal.

Saat ini, baru 30 persen stok vaksin yang diterima dari total kebutuhan nasional sebanyak 426 juta dosis vaksin.

"Di bulan Juli ini beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa melakukan vaksin karena belum dikirim dari pusat, ya karena memang jumlah vaksin yang kita terima 151,9 juta itu sebenarnya masih kurang lebih 30 persennya dari kebutuhan kita karena kebutuhan kita kan 426 juta dosis," kata Nadia dalam diskusi secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Nadia mengatakan, sebanyak 426 juta dosis vaksin itu baru bisa dipenuhi oleh produsen hingga Desember 2021.

Oleh karenanya, saat ini pemberian vaksinasi dilakukan pada kelompok prioritas secara bertahap.

Baca juga: Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

"Nah Alhamdulillah di Juli ini kita mendapatkan suplai vaksin yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tentunya ini akan semakin bertambah di Agustus nanti kurang lebih akan ada 60 juta dosis," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, stok vaksin akan terus bertambah di bulan berikutnya hingga Desember 2021.

"Di September, Oktober, November, Desember sekitar 70 juta dosis," ucap Nadia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah daerah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang mulai menipis.

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini. Ia mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19. Dari total jumlah tersebut hanya tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua.

Baca juga: Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Pengelola: Bukan karena Wajib Tunjukkan Bukti Vaksin

"Sisa vaksin tidak ada lagi, bisa dikatakan habis. Kalau pun ada itu untuk dosis dua," kata Lesty dalam pemberitaan Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Lesty menerangkan, setiap bulan, Sumatera Selatan hanya mendapatkan 150.000 vial vaksin. Sementara, idealnya, untuk mengejar target percepatan vaksin Covid-19 mencapai 70 persen yakni 300.000 setiap bulannya.

Meski demikian, kelangkaan vaksin Covid-19 ini menurut Lesty bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan. Namun, stok vaksin Covod-19 habis atau menipis juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

"Karena memang vaksin ini terbatas, jadi kita maklum juga," ujarnya.

Hal senada dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan. Kurangnya stok vaksin mengakibatkan jumlah cakupan vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah.

Baca juga: Kemenkes: Indonesia Masih Miliki 50 Juta Dosis Vaksin, Cukup hingga Pertengahan Agustus

Hal itu ia ungkapkan saat rapat koordinasi (Rakor) terkait penanganan Covid-19 di Jawa Tengah dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Jumat (23/7/2021).

Ganjar mengatakan, suntikan vaksin dosis pertama di Jawa Tengah baru sebesar 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen.

"Saya laporkan Pak Wapres, masyarakat ini di Jawa Tengah berebut untuk divaksin. Kawan-kawan Bupati/Walikota itu semua rindu vaksin," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com