Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Kompas.com - 27/07/2021, 16:19 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, penanganan pandemi seharusnya dikoordinasikan langsung oleh badan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Umam menilai harus ada kepemimpinan yang jelas dalam rangkaian penanganan pandemi Covid-19.

“Makanya leadership in crisis itu harus ditunjukkan Presiden. Jangan dilempar tanggung jawab ya ke menko siapa, ke menko siapa,” ujar Umam dalam diskusi virtual, Selasa (27/7/2021).

Ia mendorong Jokowi turun langsung membawahi proses penanganan pandemi.

Umam berpandangan, adanya tingkatan-tingkatan dalam proses penanganan Covid-19 justru akan semakin membuat masyarakat bingung.

“Sebaiknya presiden turun langsung, handle langsung, bentuk lembaga yang memang berada di bawah presiden langsung, tanpa kemudian menciptakan layer-layer yang sekiranya menciptakan kebingungan publik,” lanjut dia.

Baca juga: Anies Minta Polisi Pajang Foto Penjahat Kemanusiaan Saat Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Umam juga meminta pemerintah benar-benar memberikan perhatian terkait vaksinasi Covid-19.

Ia menyampaikan, jangan sampai masyarakat Indonesia menjalankan protokol tawakal selama pandemi.

Menurut dia, protokol tawakal adalah proses herd immunity saat pandemi di mana proses vaksinasi berjalan dengan efikasi dan proses kecepatan yang terbatas.

Namun di saat yang sama masyarakat yang belum divaksinasi berpotensi besar terpapar virus, sehingga bagi yang tidak bisa bertahan karena tidak tertangani dengan baik akan menjadi korban pandemi.

“Bersandar pada Tuhan, tentu tidak ada salah. Tapi dalam konteks kebijakan itu bersandarnya itu jangan sampai didasarkan pada ketidakpastian situasi akibat kebijakan publik yang tidak tepat,” ucap dia.

Umam juga mengimbau pemerintah meneladani aspek kepemimpinan dalam penanganan pandemi di sejumlah negara, seperti Selandia Baru dan Jerman.

Baca juga: Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Menurut Umam, penanganan pandemi di kedua negara itu dipimpin langsung oleh kepala negara.

“Jangan dibuat layer yang kemudian menciptakan layer-layer yang saya pikir tidak produktif secara otoritas kewenangan kelembagaan itu,” kata dia.

“Sehingga kemudian seolah-olah ingin melindungi presiden, misalnya gitu ya, dalam konteks pengambilan keputusan publik yang sifatnya harus cepat dan butuh otoritas yang besar,” sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com